telusur.co.id - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menilai, mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berhak mengajukan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam dugaan kasus pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Saya kira praperadilan kan memang menjadi hak semua orang, ya, (yang) mengalami proses penyidikan; dan hak itu harus diberikan,” kata Listyo di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11/23).

Sebaliknya, penyidik Polri juga harus siap mempertanggungjawabkan proses penetapan tersangka dalam sidang praperadilan tersebut.

"Penyidik itu juga harus melakukan yang sama dan nanti sudah menetapkan tersangka tentunya juga harus siap untuk dipertanggungjawabkan di sidang praperadilan tersebut. Saya kira itu berlaku secara umum," tuturnya. 

Terkait barang bukti dan data pendukung dalam penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL, Listyo menyatakan, hal itu siap diuji di pengadilan.

"Ya, intinya nanti biar diuji oleh hakim yang melaksanakan kegiatan, yang memimpin sidang praperadilan," ujar Listyo.

Firli Bahuri mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait kasus dugaan pemerasan yang menyeretnya menjadi tersangka.

Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan pihak kepaniteraan pidana telah menerima permohonan praperadilan pada Jumat (24/11) atas nama Firli Bahuri selaku pemohon.

Hakim yang akan menangani perkara adalah Imelda Herawati untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan tersebut.

Djuyamto menambahkan, hakim itu telah menetapkan waktu sidang pertama praperadilan yakni pada tanggal 11 Desember 2023.

Diketahui, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan usai gelar perkara di Jakarta, pada Rabu (22/11).[Fhr]