telusur.co.id - Di tengah memanasnya tensi geopolitik dunia, mulai dari perang dagang antarnegara hingga konflik energi global, ketahanan ekonomi nasional kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo, mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh terus bergantung pada impor pangan, energi, hingga teknologi jika ingin menjadi negara yang kuat dan tahan terhadap krisis global.
Menurut Firman, bentuk perang modern saat ini tidak lagi sebatas konflik militer menggunakan senjata dan rudal, melainkan melalui penguasaan ekonomi, rantai pasok, hingga data digital.
“Perang sekarang ini tidak cuma pakai rudal, tetapi juga menggunakan tarif, rantai pasok, dan data,” kata Firman dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Hari Kebangkitan Nasional, Strategi Memperkuat Ekonomi di Tengah Bayang-bayang Geopolitik yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Ia menilai Indonesia perlu segera membangun strategi ekonomi yang lebih mandiri dan realistis agar tidak terus terjebak dalam ketergantungan terhadap negara lain. Firman menyebut sedikitnya ada enam langkah penting yang harus dilakukan pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Salah satu yang paling disorot adalah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan, terutama kedelai dan gandum. Firman menilai kondisi tersebut ironis karena Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar sebagai negara agraris.
“Ironisnya, menurut penelitian ahli gizi internasional, kedelai terbaik di dunia justru berasal dari Indonesia. Tetapi kita malah tidak serius menanam kedelai sendiri,” ujarnya.
Ia juga mengkritik dominasi impor gandum yang dinilai hanya menguntungkan segelintir kelompok besar. Padahal, Indonesia memiliki sumber pangan lokal melimpah seperti singkong yang bisa dikembangkan menjadi bahan baku tepung hingga beras sintetis.
Firman mencontohkan bagaimana China berhasil mengembangkan singkong menjadi tepung mokaf dan berbagai produk pangan alternatif. Sayangnya, inovasi serupa di Indonesia dinilai belum mendapat dukungan serius dari pemerintah.
“Setiap hari kita makan mi, tetapi bahan bakunya bukan dari Indonesia. Kita hanya menjadi produsen dengan keuntungan kecil, sedangkan keuntungan besar dinikmati negara produsen gandum,” katanya.
Selain pangan, Firman juga menyoroti kerentanan sektor energi nasional. Ia mendesak pemerintah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT), termasuk panas bumi dan bioenergi berbasis kelapa sawit.
Menurut dia, ketergantungan Indonesia terhadap minyak dan batu bara membuat ekonomi nasional sangat rentan terhadap gejolak harga energi dunia akibat konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina maupun ketegangan di Timur Tengah.
“RUU Energi Baru dan Terbarukan sudah bertahun-tahun dibahas tetapi tidak selesai-selesai, padahal cadangan energi terbarukan kita luar biasa,” ujarnya.
Firman juga mengkritik pemerintah yang dinilai terlalu bergantung pada janji investasi asing. Ia menyinggung banyak proyek besar yang diumumkan ke publik namun tidak pernah terealisasi.
“Setiap kunjungan luar negeri selalu diumumkan kontrak investasi miliaran dolar, tetapi realisasinya mana? Dulu katanya Timur Tengah mau bangun gedung 100 lantai di Thamrin, sekarang tidak ada juga,” katanya.
Di sektor pertanian, Firman menilai Indonesia tertinggal dari Vietnam dan China karena lemahnya perlindungan terhadap inovasi petani. Ia juga mengkritik sistem pupuk nasional yang dianggap terlalu dimonopoli negara sehingga menghambat perkembangan pupuk organik swasta.
“Di Vietnam, petani dilindungi dan diberi ruang berinovasi. Sementara di Indonesia, pupuk masih dimonopoli. Padahal pupuk organik sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kesuburan tanah,” ujarnya
Firman menegaskan bahwa dampak geopolitik global saat ini sudah dirasakan langsung masyarakat melalui kenaikan harga pangan, biaya logistik, hingga distribusi pupuk dan energi.
“Siapa yang jadi korban? Ya masyarakat sebagai konsumen. Mereka yang harus menanggung kenaikan harga kebutuhan pokok akibat dampak geopolitik dan ekonomi global,” kata dia.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kekuatan ekonomi nasional harus dibangun dari desa dan penguatan usaha kecil menengah (UKM). Berkaca pada krisis 1998, menurutnya sektor pertanian dan UKM terbukti menjadi penyangga utama ekonomi Indonesia saat badai krisis melanda.
“Negara yang kuat itu fondasinya desa dan UKM. Itu yang harus diperkuat kalau kita ingin ekonomi Indonesia tahan menghadapi tekanan global,” ujar legislator Partai Golkar tersebut.
