Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya tidak menghadirkan lagi para pendukung atau suporter dari kedua pasangan capres-cawapres di arena debat ketiga mendatang. Sebab, kehadiran mereka justru menganggu jalannya debat Pilpres.
Demikian disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, Jakarta, Kamis (21/2/19).
“Menurut saya, pendukung tidak perlu hadir dalam acara debat berikutnya. Sebab, para pendukung hampir sudah dapat dipastikan memiliki pilihan salah satu dari dua paslon Pilpres. Jadi, saya tegaskan, mereka tidak begitu penting hadir,” kata Emrus.
“Selain itu, para pendukung berpotensi dapat mengganggu jalannya debat karena terpicu rasa simpati atau larut dalam suasana kemeriahan atau menunjukkan rasa kurang senang terhadap salah satu elemen dari proses perdebatan,” tambahnya.
Emrus menilai, seharusnya peserta yang dihadirkan itu ialah, representasi pemilik hak suara. Setidaknya, ada empat kelompok pemilik hak suara yang seharusnya hadir pada acara debat, yaitu kaum melinel, pemilih pemula, kelas sosial yang belum beruntung utamanya dari desa-desa terpencil, dan kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi golput.
Alasannya, mereka harus mendapat akses informasi dan pengetahuan yang lengkap dari sumber utama, terutama dari kedua kandidat Pilpres ketika berlangsung debat.
Dijelaskan Emrus, hakekat debat Pilpres itu, bukan untuk paslon, partai pengusung, apalagi pendukung memenangkan kontestasi pemilu, tetapi sesungguhnya untuk pemilik hak suara agar memperoleh pengetahuan yang paripurna membantu mengambil keputusan pada 17 April nanti.
“Sayangnya, dua debat yang sudah berlalu belum mengedepankan kepentingan pemilik hak suara. Justru tampak seolah pesta kemeriahan dari para pendukung,” tandasnya.[asp]
