telusur.co.id - Deputi Bidang Pengembangan SDM, Kemenkop dan UKM, Arif Rahman Hakim mengatakan, masa pendemi Covid-19 masih belum berakhir, namun tidak menyurutkan semangat Kemenkop dan UKM untuk melaksanakan kegiatan pelatihan bagi para pelaku Koperasi dan UMKM. 

Hal ini mengingat pandemi Covid-19 sudah mengakibatkan berbagai kesulitan hidup pelaku UMKM, mulai dari sepinya pelanggan bahkan tak jarang pelaku usaha yang gulung tikar. 

"Perlu ada upaya yang serius agar sektor ekonomi kerakyatan ini mampu bertahan di tengah pandemi," kata Arif, dalam acara Pelatihan Terpadu Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan KUMKM  bertema “KUMKM Eksis dan Mampu Beradaptasi pada Masa Pandemi dan  New Normal Covid-19", di Lombok Tengah, NTB, Senin kemarin.

Arif menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan bantuan sosial. Namun, bantuan sosial saja tidak cukup, untuk itu diperlukan pelatihan khusus bagi pelaku UMKM sebagai pendukung agar tetap eksis dan mampu beradaptasi.

Selain itu, kegiatan pengembangan SDM dilaksanakan untuk mendukung destinasi pariwisata super prioritas yang akan dilaksanakan di 5 wilayah yakni Borobudur DIY,  Danau Toba Sumut, Mandalika NTB, Labuhan Bajo NTT serta Likupang Sulut. 

"Untuk wilayah Borobudur dan Danau Toba sudah selesai kita laksanakan, wilayah Mandalika ini pelatihan yang ke tiga, selanjutnya nanti akan kita laksanakan di Labuan Bajo dan Likupang Sulut" ungkap Arif. 

Arif menyampaikan, kegiatan pelatihan di Mandalika dipusatkan di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat dengan 12 angkatan dan akan dilaksanakan selama 3 hari.

Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan Kementerian Lembaga serta dengan Badan Usaha Negara (BUMN) untuk memberikan pendamping kepada peserta pelatihan. 

"Kami dari pemerintah berharap agar peserta pelatihan dapat memanfaatkan sumber pembelajaran yang sudah kami kembangkan di edukukm.id untuk dapat dipelajari materi-materi mengenai pengembangan usaha mikro dan usaha kecil secara mandiri dan memanfaatkan informasi yang juga dikeluarkan oleh BUMN" tandasnya. [Fhr]