telusur.co.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengunjungi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A dan Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu Jakarta Timur, Senin (27/2/23).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Pemprov DKI Jakarta yang bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Ham (Kumham) DKI Jakarta dalam rangka memenuhi pelayanan dan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai warga Ibu Kota.

Heru mengatakan kerja sama ini merupakan bentuk kepedulian Pemprov DKI Jakarta dalam mengayomi masyarakat dari berbagai kalangan, khususnya mereka yang menjadi WBP. 

Ia berharap hak mereka sebagai warga negara terpenuhi dan bisa melanjutkan hidupnya dengan layak setelah menyelesaikan masa pembinaan di LPP dan Rutan tersebut.

"Kami bersama jajaran mengunjungi LPP dan Rutan Pondok Bambu ini untuk memberikan perhatian dan memastikan hak (penghuni di sana) agar terpenuhi oleh negara. Seperti hak data kependudukan, kesehatan, dan jaminan kesejahteraan mereka nantinya (saat lepas dari tahanan)," ucap Heru.

Heru menyampaikan, pelayanan perekaman NIK dan pemadanan data di lapas maupun rutan bukan semata agar warga binaan memperoleh hak untuk dapat menggunakan suaranya dalam pemilihan umum yang akan datang.

“Sebenarnya tidak menjelang, pemilu tapi hak-hak warga ngara harus terpenuhi. Kita memastikan apakah hak masyarakat sudah terpenuhi, kalau belum ada KTP, kita berikan KTP,” ucap Heru.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun mengapresiasi dan menyambut baik berbagai pelayanan dan fasilitas yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada warga binaan lapas dan rutan yang ada di Jakarta, khususnya di LPP dan Rutan Pondok Bambu.

“Kami dari Kemenkumham DKI Jakarta hari ini menjadi yang bersejarah dan membahagiakan karena Pak Pj Gubernur mendatangi para warga Jakarta yang berada di lapas dan rutan. Beliau juga telah memberikan banyak sekali bantuan kepada LPP Jakarta dan Rutan Pondok Bambu, baik kesehatan maupun batuan sarana produksi,” ungkap Ibnu.

Ibnu juga mengapresiasi layanan adminduk dan pemberian pelatihan atau keterampilan oleh Pemprov DKI Jakarta bagi warga binaan lapas dan rutan.

“Yang luar bisa yaitu pemberian KTP, yang selama ini tidak punya KTP diberikan KTP. Kemudian ketika bebas, mereka warga binaan akan masuk ke dalam kelompok UMKM DKI Jakarta dan akan menjadi anggota Jakpreneur,” tandas Ibnu. [Fhr]