telusur.co.id - Kapolri Jenderal Idham Azis diingatkan untuk menghindari politisasi, dalam menentukan sosok yang dipercaya sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim).

Menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo, hal itu perlu dihindari karena dapat mengancam profesionalisme Polri.

Oleh karena itu, kata dia, penting bagi presiden dan Kapolri untuk menciptakan iklim sehat bagi berkembangnya Polri yang profesional, netral dengan tidak menjadikan politik sebagai pertimbangan dalam menentukan Kabareskrim baru.

Adnan berpendapat politisasi dalam penentuan jabatan di struktural penegak hukum, seperti halnya posisi Kabareskrim di tubuh Polri sangat berbahaya bagi penegakan rule of law di Indonesia.

Dia menilai, integritas dan rekam jejak calon Kabareskrim juga sangat penting agar kerja-kerja penegakan hukum tidak disalahgunakan, untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Sosok Kabareskrim juga harus visioner, sehingga lebih dapat mengefektifkan penanganan sebuah perkara.

"Perlu Kabareskrim yang visioner agar berbagai tindak kejahatan modern dapat ditangani dengan baik, termasuk bagaimana kejahatan ekonomi, semisal pencucian uang, rekayasa keuangan, dan lainnya," kata Adnan, di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Kemudian, karena menumpuknya pekerjaan rumah berbagai proses hukum, termasuk mengenai modernisasi dan akuntabel penanganan perkara, maka calon Kabareskrim harus kredibel dan berpengalaman. [ipk]