telusur.co.id - Perusuh yang membubarkan diskusi yang diadakan Forum Tanah Air (FTA) di sebuah hotel di Jakarta Sabtu 28 September 2024, harus diseret ke pengadilan. Polisi harus bertindak tegas. Jika tidak, tindakan tersebut menjadi noda besar dalam demokrasi.
“Maka harus diproses secara hukum, para pelaku harus segera ditangkap,” tegas Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania di Jakarta Minggu 29 September 2024.
Jika para pengacau tidak segera diproses, masyarakat bisa menyangka, ada pejabat yang menyuruh. Atau, setidak-tidaknya masyarakat menyangka bahwa aparat dan preman bekerja sama untuk membubarkan diskusi.
“Agar tidak terjadinya opini yang sesat di tengah masyarakat, Polisi harus segera menindak para kriminal dan aktor di belakangnya yang mengintimidasi dan merusak demokrasi,” ujar aktivis 98 yang akrab dipanggil Noel.
Noel mengatakan, pembubaran paksa sebuah diskusi yang merupakan hak demokrasi setiap warga negara Indonesia, tidak bisa dibenarkan. Tak ada alasan dan tak ada celah yang bisa membenarkan tindakan demikian.
“Para pengacau itu membatalkan hak demokrasi warga untuk berkumpul dan bentuk teror terhadap demokrasi dalam menyatakan pendapat. Pasal 28 UUD 1945: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang,” tuturnya.
Seperti diketahui, Forum Tanah Air merupakan organisasi yang didirikan para perantau asal Indonesia (diaspora) di berbagai negara. Menurut aktivis dan pengamat politik Rocky Gerung, FTA lahir di New York, sekitar tahun 2018 atau 2019.
“Banyak diaspora Indonesia yang bergabung di FTA. Mulai dari mahasiswa yang setelah lulus tapi tidak kembali ke Indonesia, sampai aktivis yang dulu sempat tidak diperbolehkan kembali ke Indonesia. Saya juga ikut mendirikan organisasi itu,” ungkapnya dalam channel youtube Rocky Gerung Official, ditayangkan Sabtu (28/9) siang.
Ketua FTA Tata Kesantra menyatakan prihatin atas peristiwa pembubaran diskusi. "Ini sungguh memalukan. Apa yang kita alami hari ini, jauh lebih buruk dari perlakuan Orde Baru. Kita mundur 40 tahun ke belakang," katanya.
Sejumlah aktivis dan pengamat politik hadir dalam diskusi. Dari tiket parkir VIP, di antara: Abraham Samad, Din Syamsudin, Fachrurozi, Sunarko, Chusnul Mariyah, Siti Fadilah, Refly Harun dan banyak lagi. [ham]
