telusur.co.id - Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, jalan terbaik bagi kelompok yang menolak UU KPK yang sudah direvisi adalah dengan melakukan judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang terbaik untuk UU KPK ini saya rasa lebih baik menunggu hasil judicial review, kalau kita mau menghormati MK, kalau kita ingin memang menghormati hukum," kata Karyono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/10/19).

Karyono menilai, jika Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) UU KPK, dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi buruk kepada pemerintah. Menurutnya, pemerintah bisa dianggap tidak konsisten.

"Kalau seandainya presiden mengeluarkan perppu, ini akan dianggap tidak konsisten," ungkap Karyono.

Karyono mengatakan, Jokowi memiliki subjektifitas dalam menentukan hal itu. Perppu tidak perlu dikeluarkan jika dianggap tidak dalam keadaan darurat atau membahayakan.

“Ini kan tidak, pemerintah setuju berarti ada persetujuan antara DPR dengan eksekutif, akhirnya disahkan. Kalau seandainya Presiden mengeluarkan Perppu, ini akan dianggap tidak konsisten,” pungkasnya. [Fhr]