Oleh: Suroto*

SISTEM pemerintahan kita secara Konstitusional sampai saat ini masih menganut sistem Presidensial. Artinya menteri-menteri itu diasumsikan sebagai pribadi pribadi yang bekerja untuk membantu presiden. Bukan bekerja untuk kepentingan partai, golongan atau bahkan kepentingan dirinya sendiri atau sebagai Kabinet Privat. Betapapun mereka itu mungkin diusung atau disodorkan oleh partai atau kelompok masyarakat. 

Sistem presidensial itu masih jadi aturan normatif yang diatur dalam UUD 1945. Artinya, posisi menteri-menteri di kabinet itu semestinya bekerja secara meritokratif atau profesional untuk membantu presiden untuk menjalankan tugas-tugas keseharianya sesuai bidang atau tugas pokok dan fungsinya. 

Namun, melihat perilaku beberapa Menteri di Kabinet Jokowi hari ini, gambaran sistem presidensi atau meritokrasi itu semua ambyar. Bukan untuk kepentingan partai, atau kelompok lagi, bahkan menonjolkan kepentingan pribadi. 

Beberapa menterinya secara vulgar menjadi menteri bagi kepentingan dirinya sendiri, asik gunakan institusi kementerianya untuk kepentingan pencitraan diri, menaikkan elektabilitas dirinya dengan merusak sistem dan kebijakan negara. 

Hari ini, misalnya, muncul menteri-menteri di Kabinet Jokowi yang bahkan dimotivasi oleh Presiden untuk berebut kedudukan sebagai Calon Wakil Presiden. Secara vulgar, Jokowi selaku Presiden, misalnya, menyebut nama-nama menterinya seperti: Erick Tohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto sebagai Cawapres yang cocok untuk Ganjar Pranowo. 

Secara ethika politik, Presiden Jokowi jelas sudah kebablasan. Lalu Menterinya yang diberikan motivasi itu lalu dibiarkan sibuk melalukan mobilisasi, lobi, dan manuver politik. Kabinet Jokowi yang belum dinyatakan selesai atau demisioner ini sudah berubah jadi Kabinet Privat, Kabinet Pencitraan. Rakyat yang harus dilayaninya hanya dijadikan sebagai obyek untuk mendulang keuntungan pribadi, kepentingan pragmatisme politik kekuasaan. 

Bahkan, para menteri menteri itu telah kehilangan moral politiknya. Mereka tanpa merasa malu gunakan fasilitas negara, kebijakan, sumber daya yang dibayar oleh keringat rakyat untuk kepentingan mobilisasi dimana mana. Kedaulatan rakyat telah diinjak injak. 

Melihat perangai Kabinet Privat ini, maka apakah ini pertanda besar telah terjadinya krisis ideologi dan kepemimpinan?.[***]

*) Rakyat Jelata