telusur.co.id - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu melakukan mereshuffle kabinetnya. 

"Mengingat kinerja kabinet Jokowi dinilai sudah tidak memuaskan masyarakat. Hasil beberapa lembaga survei belakangan ini mempertegas hal itu," ujar Jamiluddin, Senin.

Penanganan pandemi Covid-19 bahkan dinilai paling buruk. Koordinasi antar menteri tidak berjalan baik sehingga masyarakat kecewa terhadap kinerja kabinet Jokowi.

Komunikasi publik kabinet Jokowi juga paling banyak disorot. Buruknya komunikasi publik pemerintah dinilai sebagai satu sebab tak efektifnya penanganan Covid-19.

Dampak pandemi Covid-19 seperti resesi ekonomi dan banyaknya karyawan yang di PHK tak dapat diatasi kabinet Jokowi. Daya beli terus merosot, sehingga masyarakat semakin frustasi.

Karena itu, selayaknya beberapa menteri di reshuffle. Salah satu diantaranya Menteri Komunikasi dan Informatika. Menteri ini harus bertanggung jawab atas buruknya komunikasi publik selama pandemi Covid-19. Meskipun sudah kerap dikritik, namun tetap saja komunikasi publik tidak ada perubahan yang berarti. "Ini mengindikadikan Menteri Komunikasi dan Informatika tidak cukup mampu untuk membenahi komunikasi publik."

Menteri yang langsung menangani Covid-19 juga selayaknya di reshuffle. Menteri Luhut Binsar panjaitan, Airlangga Hartarto, Erich Thohir, dan Menteri Kesehatan termasuk yang layak di reshuffle. "Mereka ini harus bertanggung jawab atas berlarutnya penanganan Covid-19," ujar dia.

Mereka ini tampaknya tak cukup cakap untuk menangani pandemi Covid-19. Karena itu perlu penyegaran agar Indonesia lebih cepat keluar dari pandemi tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan juga layak di reshuffle. Sebab, ia tak mampu mengerem meluasnya PHK dan karyawan yang dirumahkan selama Covid-19. Ia juga tak ada inovasi untuk mencari solusi mengatasi meningkatnya pengangguran di tanah air.

Mereka itu kiranya urgen di reahuffle agar kinerja kabinet Jokowi berpeluang terdongkrak kembali. Pilihan itu memang berat bagi Jokowi, tapi itu harua diambil untuk menyelamatkan negeri tercinta dari pandemi Covid-19.

"Kalau reshuffle tidak dilakukan, dihawatirkan kepuasan masyarakat terhadap kabinet Jokowi akan semakin terjun payung. Hal ini tentu dapat membahayakan Jokowi sebagai Presiden Indonesia," tuntas Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 - 1999. [ham]