| Jakarta | Anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh telah menerima laporan hasil investigasi kasus meninggalnya bayi Debora di Rumah Sakit Mitra Keluarga sebagaimana yang pernah disampaikan Menteri Kesehatan pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta.
Hasilnya, Nihayah menilai hasil investigasi yang disampaikan kepada Komisi IX DPR RI tentang kasus tersebut sangat bias kepada RS. Pembelaan Kemenkes terhadap RS ini dapat dibaca dari penjelasan yang diuangkapkan lebih condong memihak RS.
“Saya tidak bisa menerima hasil investivigasi Kemenkes yang cenderung membela rumah sakit, ini terlihat dari cara mengungkapkan point-point yang ada dengan RS sebagai subjek. Kemenkes seperti menjadi juru bicara RS Mitra Keluarga dengan meniadakan fakta dari pihak keluarga korban,” tegas Anggota DPR RI Komisi IX ini.
Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa, fakta-fakta yang diungkapkan berat sebelah. Padahal, fakta yang terjadi dan tidak bias dibantah adalah adanya kematian pasien bayi, dan orang tua bayi mengatakan pihak RS memperumit pelayanan.
“Saya tidak tahu kenapa Menkes jadi lembek begini menyikapi kasus yang sudah merenggut nyawa rakyat kita. Masak hanya sanksi administrasi saja yang diberikan?”.
Masih menurut Nihayah, RS Mitra Keluarga jelas-jelas melanggar UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit, jadi sanksi yang harus dijatuhkan adalah sanksi pencabutan izin. “Jadi sanksinya harus cabut izin, agar jadi perhatian rumah sakit lain agar tidak memperlakukan semena-mena terhadap pasien miskin,” tegas Nihayah.
Sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat dengan mementingkan kebutuhan masyarakat miskin, Nihayah menyetujui langkah yang akan diambil Komisi IX untuk membentuk Panja. Panja ini untuk menampung sekian banyak keluhan masyarakat miskin atas pelayanan rumah sakit. | red-4 |
