telusur.co.id - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terus berusaha mewujudkan birokrasi yang dinamis dan berkelas dunia.
Menurut Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Erwan Agus Purwanto, beragam upaya reformasi birokrasi yang dilakukan mulai menunjukan perkembangan ke arah yang menggembirakan.
"Jika kita lihat dari sisi indeks reformasi birokrasi misalnya, di tingkat kementerian dan lembaga telah menunjukan 96 persen memperoleh nilai baik, tentu ini cukup menggembirakan," ujar Erwan, Kamis (24/6/21).
Indeks reformasi birokrasi menggambarkan kemajuan instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan melayani. Fokus utamanya, yaitu adanya perubahan mindset dan cara kerja yang lebih berorientasi kinerja dan pelayanan publik; perbaikan tata kelola kelembagaan, termasuk transformasi digital; deregulasi kebijakan, peningkatan profesionalitas SDM; dan efektivitas pengawasan internal.
Tak hanya dari sisi indeks reformasi birokrasi, Erwan turut merunut capaian yang telah diraih beberapa tahun terakhir, diantaranya penyederhanaan 41.272 struktur di 91 kementerian/lembaga serta pembubaran 27 lembaga non struktural.
"Capaian lain yang cukup signifikan adalah keberhasilan kita untuk mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar 112 triliun rupiah," imbuhnya.
Erwan juga menjabarkan, sebagai koordinator kebijakan reformasi birokrasi instansi pemerintah yang menyusun roadmap reformasi birokrasi, Kemenpan RB telah menyiapkan empat langkah untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi nasional.
Empat langkah tersebut adalah menyempurnakan roadmap reformasi birokrasi nasional; meningkatkan efektivitas tim asistensi reformasi birokrasi daerah; meningkatkan kolaborasi dalam mengawal reformasi birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah; serta memberikan reward bagi instansi pemerintah yang memiliki reformasi birokrasi yang tinggi.
Reformasi birokrasi juga diharapkan menghasilkan pelayanan publik prima yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Layanan prima harus jadi target utama setiap unit penyelenggara pelayanan melalui langkah kolaboratif, inovatif, dan sinergi antara instansi dalam mewujudkan visi Presiden.
Senada, Deputi bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa mengatakan, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik dapat menjadi kunci esensial dari reformasi birokrasi. Saat ini, pelayanan tidak hanya dituntut dalam segi kecepatan saja, namun masyarakat juga menginginkan kemudahan dan kepraktisan.
“Digitalisasi pelayanan publik tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, namun juga harus diikuti dengan perubahan pola pikir para penyedia layanan yang tanggap akan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Guru Besar Universitas Sriwijaya ini juga menjelaskan bidang pelayanan publik turut ambil bagian dalam capaian reformasi birokrasi. Integrasi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembentukan 43 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah beroperasi di seluruh Indonesia dan terbentuknya 1.598 unit percontohan pelayanan prima dan anti korupsi.
“Kehadiran MPP diharapkan dapat mengubah stigma pelayanan, sekaligus mendorong kemudahan berusaha yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi pelayanan perizinan serta transformasi pola pikir yang semula ego sektoral antar instansi diubah menjadi kolaborasi yang fokus pada komitmen melayani masyarakat,” ujarnya.[Fhr]
