Telusur.co.id - Pemerintah didesak mengefektifkan Perpres nomor 55/2012, tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Desakan disampaikan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (05/02/18).

“Meminta Pemerintah untuk lebih mengefektifkan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 agar dapat lebih mengerucut pada sistem pencegahan korupsi,” ujar Bamsoet.

Bukan hanya itu, Politikus Golkar ini juga meminta agar e-goverment hingga e-budgeting agar lebih digalakkan agar terbentuk sistim yang transparan.

Hal itu dikatakannya, setelah melihat banyaknya kepala daerah yang diringkus oleh komisi pemberantasan korupsi karena kasus suap.

“Mendesak Pemerintah untuk meminta para kepala daerah menerapkan e-goverment dalam hal e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment, dan e-asset sehingga semuanya bisa dikontrol secara elektronik,” paparnya.

Seperti diketahui, Sabtu (03/02/18) KPK Meringkus Bupati Jombang sekaligus politikus Golkar Nyono Suharli Wihandoko.

Petahana Bupati Jombang ini diduga menerima suap dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan (Plt Kadinkes) Pemkab Jombang Inna Sulestyowati.

Bukan hanya Nyono, KPK juga menetapkan Politikus PAN yang merupakan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka suap RAPD 2018 pada Jumat (02/02/18).

Sepanjang 2017, dari berbagai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, ada 5 kepala daerah yang terjaring atas dugaan tindak pidana korupsi. Mereka kini berstatus tersangka KPK.

Pada 2016, ada 10 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Secara keseluruhan, sejak 2004 hingga Juni 2017, data statistik KPK menyebutkan, ada 78 kepala derah yang berurusan dengan KPK. Rinciannya, 18 orang gubernur dan 60 orang wali kota atau bupati dan wakilnya. [ipk]