telusur.co.id - Kartu Prakerja yang digagas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan segera dilaunching. Melalui kartu ini akan diberikan biaya pelatihan berkisar 3-7 juta dengan estimasi durasi pelatihan 90 hari atau 3 bulan.

Ada dua leading sector yang menangani kartu prakerja ini. Diantaranya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)  dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Rencananya, Jatim akan mendapatkan kuota 100 ribu Kartu Prakerja dari jalur Kemenaker. Kemudian untuk Kartu Prakerja dari jalur Kemenko Perekonomian, Jatim sementara akan mendapatkan kuota 93 ribu.

Saat memimpin Rapat Terbatas dengan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (6/2), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jatim berkoordinasi dengan Kemenaker.

Sedangkan Dinas Pendidikan Prov. Jatim berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian terkait Kartu Prakerja ini.

Lebih lanjut disampaikannya, untuk supporting teamnya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Koperasi dan UKM.

“Jadi Dinas Perindag dan UMKM akan support, mereka membantu  memilahkan mana yang passionnya ke digital IT, mana yang non digital IT sesuai platform yang ditentukan pemerintah,” ucap orang nomor satu di Jatim. 

Karena itu, dengan adanya Kartu Prakerja tersebut, Gubernur Khofifah berharap bisa mengurangi pengangguran di Jatim. Angkatan kerja baru di Jatim rata-rata 800 ribu per tahun. Sedangkan ada sebanyak 357.553 orang berdasarkan data Dinas Pendidikan Tahun 2019 merupakan Lulusan SMA, SMK, Madrasah Aliyah.

“Itulah yang sedang kita konsolidasikan agar nyekrup antara angkatan ketja, skill dan kebutuhan pasar,” katanya. [ham]

Laporan Arianto Deni