Wacana Pemerintah mengimpor tenaga pendidik asing sebagai dampak pelaksanaan Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), mendapat respon dari anggota komisi X DPR, Anang Hermansyah.
Menurut Anang, rencana mendatangkan tenaga pengajar dari asing bila disandingkan dengan komposisi jumlah mahasiswa baik peguruan tinggi negara (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) cukup memiliki alasan konkret.
“Data tahun 2014/2015 jumlah mahasiswa di PTN 1,9 juta, PTS 3,9 ribu. Adapun jumlah dosen PTN sebanyak 63.704 dan di PTS 108.067 dosen. Komposisi mahasiswa dan dosen dari data tersebut memang tampak timpang,” ujar Anang di Jakarta, Sabtu (14/4/2018).
Hanya saja, dikatakan anang, data tersebut mengalami perubahan seiring kebijakan Kemenristekdikti yang cukup ketat menekankan kepada perguruan tinggi untuk merekrut dosen profesional dengan mendorong Nomer Induk Dosen Nasional (NIDN).
“Masalahnya, andai saja memang kekurangan dosen untuk bidang tertentu apa harus dengan mengimpor dosen asing?” ucapnya.
Lebih lanjut Anang menyebutkan bagaimana dengan persyaratan dosen asing agar dapat masuk ke Indoensia khususnya soal wawasan kebangsaan seperti empat pilar.
“Tenaga pengajar menjadi profesi strategis dalam rangka menyiapkan generasi mendatang. Pertanyaannya, apakah dosen asing itu juga harus mengerti soal wawasan kebangsaan kita?” tanya Anang.
Menurut dia, dampak impor dosen tidak sekadar urusan kurangnya tenaga pengajar untuk bidang tertentu saja. Akan tetapi ada aspek lainnya yang juga harus dipertimbangkan.
“Yakni soal ketahanan nasional dan ketahanan budaya. Bagaimana dengan dosen asing untuk aspek tersebut,” terangnya.
Oleh sebab itu, dirinya meminta pemerintah mengkaji ulang wacana pemerintah. Ia tidak menampik, masuknya dosen asing akan terjadi alih pengetahuan dengan baik. Hanya saja, kata dia, dampak turunannya juga harus dipikirkan.
“Saya kira dampak turunannya juga harus kita pikirkan,” tuntas Anang.[far]
