telusur.co.id - Komisi X DPR RI menyoroti lamanya proses penerbitan International Standard Book Number (ISBN) yang dikeluhkan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan, berdasarkan penjelasan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), keterlambatan tersebut salah satunya disebabkan tingginya jumlah permohonan ISBN yang masuk.
“Setelah mendengarkan penjelasan dari Perpustakaan Nasional, salah satu persoalannya memang karena antrean permohonan yang panjang. Konsekuensi logisnya adalah Perpustakaan Nasional perlu menambah sumber daya manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas,” kata Ferdiansyah saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Palembang, Kamis (20/8/2026).
Menurut Ferdiansyah, percepatan layanan ISBN penting karena berkaitan langsung dengan ekosistem penerbitan dan distribusi buku di Indonesia.
Ia menilai tingginya permohonan ISBN sebenarnya menunjukkan aktivitas penerbitan yang cukup besar. Karena itu, kapasitas pelayanan Perpusnas perlu ditingkatkan agar proses penerbitan buku tidak terhambat.
Selain persoalan ISBN, Komisi X juga mendalami masukan dari kalangan perguruan tinggi terkait sistem publikasi akademik.
Ferdiansyah mengungkapkan adanya usulan agar sivitas akademika memiliki alternatif dalam menghasilkan karya ilmiah, yakni tidak hanya melalui publikasi jurnal, tetapi juga melalui penulisan buku.
“Kami mendapatkan masukan yang cukup menarik dari perguruan tinggi mengenai jurnal dan penulisan buku. Ini perlu didiskusikan lebih mendalam. Ke depan, apakah memungkinkan ada pilihan? Misalnya, dalam konteks tertentu, ketika seseorang tidak menghasilkan jurnal, terdapat alternatif untuk menghasilkan buku,” ujarnya.
Ferdiansyah menegaskan, gagasan itu bukan untuk mengurangi pentingnya jurnal ilmiah. Namun, menurut dia, perlu dicari formulasi yang proporsional agar sistem pendidikan tinggi juga mampu mendorong semakin banyak karya akademik dalam bentuk buku.
Pilihan tersebut, lanjut dia, dapat dipertimbangkan dalam pengembangan karier fungsional dosen maupun bagi mahasiswa jenjang magister dan doktoral, dengan tetap mengikuti standar akademik yang berlaku.
“Kalau ini bisa dilakukan dan ada pilihan yang tepat, tentu akan semakin banyak judul buku dan semakin banyak pula jumlah buku yang dihasilkan,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Menurut Ferdiansyah, peningkatan jumlah dan keragaman buku menjadi salah satu faktor penting dalam penguatan literasi nasional.
Komisi X akan menjadikan berbagai masukan tersebut sebagai bahan pendalaman untuk merumuskan kebijakan yang lebih seimbang antara penguatan publikasi ilmiah dan peningkatan produksi buku nasional.
