telusur.co.id - Diperlukan jumlah dan kompetensi tenaga pengajar serta sistem pendidikan yang memadai dan adaptif dalam upaya mewujudkan target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) nomor 4 mewujudkan pendidikan berkualitas dan inklusif.

"Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang yang merupakan SDGs No.4 sudah menjadi komitmen bersama, seharusnya secara konsisten diwujudkan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/8).

Berdasarkan laporan capaian SDGs tahun 2021 tercatat tingkat penyelesaian pendidikan di Indonesia terus meningkat. Namun, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat penyelesaian sekolah.

Hal itu dapat dilihat dari penyelesaian pendidikan pada jenjang SD mencapai 97,37%, jenjang SMP mencapai 88,88%, dan jenjang SMA  hanya 65,94%.

Di samping itu, pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan sisi pengembangan kurikulum maupun kualifikasi dan kompetensi pendidiknya.

Hal itu dikarenakan guru dengan kualifikasi minimal S1/D4 baru mencapai 73,17% dan guru yang bersertifikat pendidik baru mencapai 25,76%.

Kondisi tersebut, tambah Lestari, harus disikapi dengan serius mengingat kualitas pendidikan yang inklusif dan merata hanya bisa dicapai bila jumlah sarana, pendidik dan kompetensinya memadai.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, berbagai tantangan masih harus dihadapi di berbagai jenjang pendidikan.

Catatan Kemendikbudristek tahun 2022, menunjukkan kekurangan guru di Indonesia mencapai 781 ribu. Selain itu juga tercatat 288 kecamatan di Indonesia yang tidak memiliki SMP dan 681 kecamatan yang tidak memiliki SMA.

Selain itu, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, penyediaan layanan pendidikan tinggi berkualitas juga masih dihadapkan pada tantangan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan tersebut.

Tantangan lainnya, ujar Rerie, mengatasi ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan atau supply tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi dengan ekspektasi industri.

Secara umum, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, lembaga pendidikan vokasi dinilai belum mampu menghasilkan lulusan untuk memenuhi permintaan pekerjaan berketerampilan tinggi di pasar kerja.

Berdasarkan kondisi tersebut, tegas Rerie, upaya membangun kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah harus direalisasikan untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan berkelanjutan pada 2030, dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi semua orang di tanah air.[]