telusur.co.id - Pemerintah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak perlu khawatir terhadap kenaikan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi di tengah dinamika ekonomi dan perubahan suku bunga acuan.

Kepastian itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai menghadiri rapat bersama Danantara Indonesia yang membahas dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (19/6/2026).

"Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," tegas dia.

Dia menjelaskan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus menjaga keberlanjutan program pembiayaan rumah subsidi.

Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga menegaskan bahwa rencana pemberian tenor KPR FLPP hingga 40 tahun terus dimatangkan. 

Skema tersebut, kata Ara sapaan akrab Maruarar, telah dibahas secara mendalam dan akan dijalankan sesuai ketentuan hukum serta regulasi yang berlaku.

"Terima kasih atas dukungan Danantara Pak Rosan dan BP BUMN Pak Dony. Semua masih on the track dan ada beberapa isu yang kita persiapkan soal Meikarta tentunya dan hari Senin saya akan ke BPKP untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang ada," ungkap dia. 

Ara juga bilang, Pemerintah turut memaparkan perkembangan realisasi penyaluran FLPP sepanjang 2026. Hingga pertengahan tahun, sebanyak 78.277 unit rumah telah tersalurkan kepada masyarakat. 

Angka tersebut setara dengan 22,36 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebanyak 350.000 unit rumah. 

Selain membahas pembiayaan perumahan, rapat turut menyoroti optimalisasi aset hunian milik badan usaha milik negara (BUMN). Inventarisasi rumah susun yang dimiliki sejumlah BUMN tengah dilakukan untuk mendukung upaya penyediaan hunian yang lebih luas bagi masyarakat.

Program Gentengisasi yang difokuskan pada peningkatan kualitas rumah warga juga menjadi salah satu agenda pembahasan. Program tersebut disebut mendapat dukungan dari sektor perbankan, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sementara itu, Ara turut menuturkan, penyelesaian proyek rumah susun Meikarta menjadi salah satu isu strategis yang turut dibahas dalam pertemuan tersebut. 

Dia menerangkan, Pemerintah bersama Danantara Indonesia tengah menyiapkan sejumlah langkah percepatan, mulai dari proses serah terima hibah, pelaksanaan due diligence terkait legalitas lahan, hingga penunjukan BUMN yang nantinya akan mengemban tugas penyelesaian proyek.

Pembahasan juga mencakup penyusunan skema harga jual unit hunian yang akan menjadi dasar sosialisasi kepada masyarakat. 

Di sisi lain, pemerintah dan Danantara tengah mematangkan rancangan Instruksi Presiden (Inpres) yang diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis di sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Laporan: Malik Sihite