telusur.co.id - Kongres Rakyat Flores (KRF), menyesalkan sikap Presiden Jokowi yang tergolong ketinggalan Kereta alias terlambat, ketika merespons peristiwa pembantaian secara biadab satu keluarga berikut pembakaran Rumah dan Gereja di Dusun Lewonu, Desa Lembon Tongoa, Kecamatan Pelolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
Ketua Presidium Kongres Rakyat Flores, Petrus Selestinus menyatakan, Presiden Jokowi mestinya menjadi orang pertama yang mengutuk keras peristiwa tidak berperikemanusiaan di Sigi dan menyatakan belasungkawa sebagai wujud empatinya terhadap keluarga korban.
"Namun Presiden sangat terlambat karena baru merespons pada hari ke tiga setelah pembantaian terjadi, itupun setelah mendapat kritik pedas dari sejumlah pihak," sesal Petrus.dalam keterangannya Selasa (1/12/2020).
Padahal sambung Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indoneaia itu, dilihat dari bobot peristiwa dan dampak politik yang ditimbulkan, maka meskipun akhirnya Presiden Jokowi mengutuk keras peristiwa pembantaian dan menyatakan dukacitanya, namun sikap demikian menjadi tidak bermakna dan kehilangan bobot kenegarawanan sekalipun hanya sekedar penglipur lara.
APA YANG SALAH DENGAN MINORITAS.
KRF, mempertanyakan apakah ada yang salah atau ada yang kurang dari warga minoritas di negeri ini, terhadap Presiden Jokowi dan pemerintahannya, sehingga hanya sekedar menyatakan belasungkawa dan empati kepada korban kebiadaban teroris di Sigi dan di tempat lain, Presiden Jokowi enggan melakukan itu pada kesempatan pertama.
Mengapa peristiwa penistaan agama di Prancis, Presiden Jokowi begitu cepat merespons dan mengecam keras sikap Prancis yang menghina Nabi Muhmmad SAW, lewat karikatur dan mengecam pernyataan Presiden Emmanuel Macron yang melukai perasaan Umat Islam dan dipublikasikan secara luas.
"KRF curiga, jangan-jangan Presiden Jokowi sedang menimbang-nimbang untung rugi dan dampak politik elektoralnya terhadap kepentingan putra dan menantunya yang sedang ikut Pilkada di Solo dan Medan, manakala Presiden harus mengeluarkan pernyataan mengutuk keras peristiwa biadab di Sigi dan ucapan belasungkawa pada kesempatan pertama," terangnya.
KRF, mencium gelagat politik Jokowi akhir-akhir ini lebih memilih bersikap kompromi dengan kelompok yang dalam aktivitas sosial poltiknya, mengedepankan politik identitas. Jokowi diduga mengkalkulasi untung rugi mengutamakan keselamatan dinastinya dalam pilkada dari pada harus bersikap mewujudkan tujuan nasional dan memenuhi tuntutan rasa keadilan publik.
Jika demikian, maka Jokowi terlalu kejam bahkan tidak adil terhadap kelompok minoritas di negeri ini, jika hanya untuk kepentingan elektoral demi dinasti dan kroninya, lalu Jokowi memilih sikap mempertaruhkan kepentingan strategis nasional dengan membiarkan Rizieq Shihab dan FPI bersikap intoleran dan radikali terhadap kelompok minoritas, menghina TNI, Polri bahkan Jokowi sendiri.
"Sejumlah peristiwa besar yang berdimensi mengganggu kepentingan strategis masional, namun Jokowi hanya bisa mencopot Kapolda, Kapolres dan bahkan KUA Tanah Abang, sementara peristiwa pokok yang menjadi causa Kapolda, Kapolres dan KUA dicopot tidak diproses, bahkan kasus-kasus lama yang korbannya adalah kelompok minoritas dibiarkan ngambang di Kepolisian hingga sekarang," pungkasnya.(fir)
