telusur.co.id - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat memberikan nilai positif terkait kesejahteraan buruh pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Antara lain, seperti kebijakan soal kenaikan upah minimum nasional (UMN) 6,5 persen yang diumumkan pada awal Desember 2024
"Presiden membuka diri untuk mensejahterakan dan meningkatkan kondisi iklim industri sehingga buruh melihat harapan yang baik dari hal ini. Kami berterima kasih dan berharap momentum ini berlanjut,” kata Jumhur dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/2/25).
Presiden Prabowo sebelumnya mengumumkan kenaikan rata-rata UMN 6,5 persen untuk 2025.
Pengumuman itu disampaikan usai rapat terbatas yang membahas berbagai isu, termasuk penetapan upah minimum.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan kenaikan UMN 6 persen.
Namun, setelah melakukan diskusi mendalam, termasuk pertemuan dengan pimpinan serikat buruh, pemerintah memutuskan kenaikan UMN 6,5 persen.
Prabowo juga menjelaskan bahwa penetapan upah minimum sektoral akan menjadi kewenangan dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten
“Kenaikan upah buruh sebesar 6,5 persen yang dirasa sangat layak oleh kaum buruh dan langsung diumumkan oleh presiden adalah yang pertama kali dalam sejarah perburuhan Indonesia,” kata Jumhur.
“Begitu juga dengan dibukanya kembali dialog sosial untuk menyempurnakan UU Ketenagakerjaan yang baru sehingga telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI,” imbuh dia.
Kendati demikian, Jumhur tak menampik bahwa seluruh buruh yang tergabung dalam KSPSI merasa setidaknya dalam 10 tahun terakhir ini berbagai kebijakan perburuhan telah meminggirkan mereka.
Beberapa di antaranya adalah PP 78/2014 tentang Pengupahan, hingga UU Cipta Kerja dan PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Ia mengatakan jika aspirasi kepada pemerintah nantinya akan disampaikan pada perayaan Hari Ulang Tahun KSPSI Ke-52 bertajuk "Sejahteralah Buruhku, Bangkitlah Industriku dan Jayalah Indonesia Raya” di Indonesia Arena Jakarta, 27 Februari 2025.
“Kami KSPSI memang bertanggung jawab dalam hal perjuangan kesejahteraan kaum buruh. Namun, KSPSI juga merasa sangat berkepentingan untuk memajukan industri Indonesia,” kata Jumhur.[Nug]
