telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk mengelola dana pekerja yang diinvestasikan terutama pada surat berharga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tentunya dengan memenuhi aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang optimal sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pekerja," ujar Laka Lena.

Untuk lebih jelasnya, Komisi IX akan diagendakan rapat untuk membahas tata kelola investasi BPJS Ketenagakerjaan.

Yang lebih penting, dikatakan Laka Lena, Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan memberikan data-data terkait asset BPJS dan asset Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dimiliki dan dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

"Secara transparan termasuk penyertaan pada instrument investasi," desaknya.

Sebagai data, BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) membukukan penambahan iuran sebesar Rp 73,1 triliun. Iuran tersebut ditambah pengelolaan investasi berkontribusi pada peningkatan dana kelolaan mencapai Rp 431,9 triliun pada akhir Desember 2019.

BPJamsostek juga mencatatkan hasil investasi sebesar Rp 29,2 triliun, dengan Yield on Investment (YOI) yang didapat sebesar 7,34% atau lebih tinggi dari kinerja IHSG yang mencapai 1,7%. [ham]