Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan pembentukan badan vokasi nasional guna menghasilkan tenaga kerja yang terampil, berkualitas dan relevan dengan dunia industri.
"Apakah tidak terpikiran di pemerintah, dalam rangka meningkatkan vokasi ini dibentuk Badan Vokasi Nasional. Saya pernah mendengar di Filipina itu ada Badan Vokasi Nasional di sana," kata Yahya Zaini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2023).
Yahya mencontohkan, negara Filipina yang sukses menciptakan tenaga kerja terampil. Diketahui, industri outsourcing Filipina telah meningkat secara agresif selama lebih dari satu dekade.
"Kenapa di kita tidak dibentuk Badan ini, kalau perlu berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga nanti benar-benar baik dari perencanaannya, pelaksanaannya, monitoring hingga outputnya bisa menghasilkan sesuatu yang besar," sambungnya.
Politisi dari Fraksi Golkar ini menuturkan, jika merujuk Perpres No 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi maka harus ada perubahan paradigma dari orientasi supply ke demand.
"Ini perubahan yang saya lihat, karena orientasinya adalah demand tentu yang menjadi fokus adalah bagaimana menentukan pasar kerja," terang Yahya.
Lebih lanjut, Yahya menjelaskan aspek perencanaan hingga pelatihan menjadi sangat penting untuk menciptakan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan industri.
Menurut dia, ada lima faktor yang menentukan keberhasilan pelatihan vokasi. Pertama, aspek kelembagaan dan tata kelolanya. Kedua, aspek kurikulum. Selanjutnya, aspek infrastruktur, sarana dan prasarana dan terakhir yakni dukungan pendanaan.
"Saya tidak tahu ini apakah Perpres nomor 68 Tahun 2022 ini diikuti juga dengan revitalisasi pendanaan. Karena, percuma kalau yang lain direvitalisasi tapi dukungan pendanaan tidak direvitalisasi. Bagaimana cara mencapai targetnya," kata Legislator Dapil Jawa Timur VIII ini.
Kemudian, lanjut Yahya, yang terpenting adalah meningkatkan ekosistem kemitraan antara pendidikan volasi dengan dunia usaha dunia industri (DUDI). Menurutnya, langkah ini juga diperlukan mengantisipasi gelombang tenaga kerja asing ke Indonesia yang belakangan terus meningkat.
"Jadi, menurut saya hal ini sangat penting. Misalnya kita kebanjiran Tenaga Kerja Asing dari Cina terutama di perusahaan yang terkait dengan nikel. Kenapa tenaga kerja menengah atau tenaga kerja pertama itu tidak bisa dihasilkan dari BLK. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau orientasi demand dilakukan. Kita tidak perlu tenaga kerja luar negeri," tandasnya
