Libur Akhir Tahun, DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Pelanggar Prokes - Telusur

Libur Akhir Tahun, DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Pelanggar Prokes

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin. (Foto: telusur.co.id).

telusur.co.id - Pemerintah melalui Satgas Covid-19 diminta dapat melakukan langkah tegas terhadap masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan, khususnya di libur akhir tahun 2020.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/12/20).

"Libur panjang akhir tahun ini akan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat secara signifikan untuk mengunjungi destinasi wisata menjelang libur akhir tahun," kata Azis .

Azis mengungkapkan hal itu terkait pemberitaan meningkatnya penjualan tiket liburan akhir tahun ke berbagai tujuan kota di seluruh Indonesia, khususnya Bali. Beberapa provinsi pun membuat regulasi-nya sendiri dalam memperketat protokol kesehatan seperti adanya wajib tes usap atau PCR 1 sampai 2 hari menjelang keberangkatan.

Dia meminta Pemerintah wajib mempersiapkan rencana strategis menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2021, keamanan umum dan protokol kesehatan harus menjadi prioritas. Karena itu menurut dia perlu ada langkah-langkah konkrit dalam mengantisipasi lonjakan wisatawan domestik.

"Jika ada aturan yang tegas, masyarakat pasti akan mematuhinya," ujarnya.

Dia menilai yang terpenting adalah pemerintah daerah harus mampu menyosialisasikan, mengawasi dan menindak tegas hal-hal terkait protokol kesehatan.

Menurut dia, pemda harus aktif sehingga memberi kenyamanan bagi para wisatawan dan Pemda harus bertanggungjawab baik secara moril maupun tugasnya sebagai aparatur negara sehingga tidak terjadi peningkatan Covid-19 di daerah masing-masing, khususnya di libur akhir tahun.

Tak hanya itu, Azis juga mendorong peran Kementerian Pariwisata untuk dapat bersinergi dan melakukan peningkatan komunikasi dan kordinasi dengan Pemda dalam membangun pariwisata di era Covid-19.

"Kementerian Pariwisata perlu lebih kreatif dan aktif dalam membuat regulasi bagi Pemda sehingga penerapan pada fasilitas umum dapat terimplementasi dengan sempurna," terang dia.

Dia berharap peran aktif Kementerian Pariwisata dalam membuat prosedur standar operasional (SOP), regulasi dan pengawasan yang menjadi acuan wajib bagi para pelaku usaha pariwisata.

Langkah itu menurut dia adalah konsekuensi atas situasi yang ada saat ini, demi menjaga masyarakat tanpa terkecuali, sehingga penerapan protokol diperlukan untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Dia berharap momentum libur akhir tahun dapat benar-benar di antisipasi oleh pemerintah sehingga tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19. Azis menilai dampak dari peningkatan Covid-19 akan berpengaruh langsung terhadap perlambatan pemulihan ekonomi, kesehatan masyarakat dan ketertiban umum.

"Saya mendesak agar pemerintah memiliki strategi yang matang dalam mengantisipasi situasi ini. DPR berharap pemerintah memiliki strategi yang matang sehingga tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi," Politikus Partai Golkar itu.

Dia menilai Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam menjaga protokol kesehatan sehingga roda ekonomi dapat terus berputar, dan menjadi bangsa yang disiplin, sehat jasmani dan rohani. [Tp]


Tinggalkan Komentar