telusur.co.id - Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengkritik kebijakan pemerintah yang menghapus angka kematian akibat Covid-19.  "Ini bahaya," tegas Mardani Ali Sera, Rabu.

Menurutnya, jika penanganan pandemi Covid-19 dilakukan tanpa panduan yang benar, pembuat kebijakan bisa buta terhadap situasi yang ada di lapangan. Indikator kematian merupakan indikator valid untuk melihat tingkat keparahan situasi wabah. Bisa hilang arah penanganan pandemi di negeri ini.

Terlebih beberapa ahli juga sudah mengingatkan situasi kematian akibat Covid-19 diduga masih banyak yang tidak terlaporkan. Imbasnya, ketika menyusun strategi penanganan tidak ada data yang kuat. Kualitas penanganan pandemi pun juga turut dipertaruhkan.

Logikanya, jika ada masalah data, tidak bisa serta merta dijadikan alasan untuk menghapus indikator tersebut. Ada masalah diperbaiki, bukan dihindari. Jangan sampai timbul kesan pemerintah ingin mengeluarkan data yang kualitasnya tidak bagus dari indikator penilaian.

"Padahal semua data yang terkait Covid-19 masih dipertanyakan kualitasnya," ujar dia.

Sebelumnya, Menko Marves yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengakui jika pemerintah telah mengeluarkan indikator kematian dalam evaluasi PPKM level 4-3.

"Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian," kata Luhut dalam jumpa pers virtual, Selasa (9/8/2021).

Luhut membeberkan alasan kenapa harus menghapus data kematian karena ada kesalahan dalam memasukkan data kematian di sejumlah kabupaten/kota sehingga mengganggu penilaian evaluasi PPKM. [ham]