telusur.co.id - DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong agar kebijakan sosial pemerintah daerah tidak lagi berfokus pada bantuan konsumtif, melainkan diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Jabar, Drs. H. Mamat Rachmat dalam kegiatan “Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah” di Kota Cimahi, Jumat (7/11/2025).

Dalam forum tersebut, Mamat Rachmat menilai bahwa ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial perlu diimbangi dengan kebijakan pemberdayaan yang berkelanjutan.

“Memberikan bantuan sosial itu penting, tetapi yang lebih penting adalah memberikan umpan agar masyarakat bisa mandiri. Pemerintah harus mulai memperkuat pelatihan keterampilan dan dukungan usaha kecil agar masyarakat punya daya hidup sendiri,” jelasnya.

Ia mencontohkan berbagai inisiatif pelatihan wirausaha dan keterampilan teknis yang telah mulai dilakukan di beberapa wilayah Jawa Barat, seperti pelatihan menjahit, servis elektronik, dan pengolahan makanan. Program-program ini diharapkan menjadi jalan keluar dari kemiskinan struktural yang selama ini membelenggu masyarakat bawah.

Lebih lanjut, Mamat menekankan bahwa DPRD akan terus mengawal arah kebijakan pembangunan ekonomi inklusif di tingkat provinsi.

“Kemandirian ekonomi warga harus menjadi indikator keberhasilan pembangunan sosial. Kami ingin bantuan sosial menjadi jembatan, bukan tujuan akhir,” tegasnya.

Dengan pengawasan yang berorientasi pada pemberdayaan, DPRD Jawa Barat berharap kebijakan sosial ke depan mampu melahirkan masyarakat yang tangguh, produktif, dan berdaya saing. (VC)