telusur.co.id - Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya menjadi tugas lembaga legislatif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab kolektif antara pemerintah dan masyarakat. 

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Mamat Rachmat dalam kegiatan “Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah” yang digelar di Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jumat (7/11/2025).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Kota Bandung serta diikuti oleh berbagai unsur masyarakat dan kader sosial. Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas peran pengawasan masyarakat terhadap kebijakan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan kesiapsiagaan bencana.

Dalam kesempatan tersebut, Mamat Rachmat menekankan bahwa sinergi dan komunikasi yang baik antara semua elemen adalah fondasi utama tata kelola pemerintahan yang efektif.

“Pemerintahan yang baik tidak mungkin berjalan tanpa keterlibatan masyarakat. Pengawasan publik menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat,” tuturnya.

Ia juga mengapresiasi semangat masyarakat Cimahi yang aktif dalam kegiatan sosial, baik dalam pengawasan program bansos maupun penanganan bencana melalui pembentukan Kampung Siaga Bencana.

“Partisipasi warga adalah modal sosial yang luar biasa. Dengan kerja bersama, kebijakan sosial bisa lebih tepat guna dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” imbuhnya.

Melalui kegiatan ini, DPRD Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (VC)