telusur.co.id - Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon mengatakan rencana impor beras 1 juta ton yang beberapa waktu lalu disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi merupakan kebijakan nirsimpati dan merusak petani.
Kebijakan ini, walau implementasinya belum diketahui bulan apa, akan langsung berdampak pada turunnya harga gabah petani secara signifikan. Padahal tanpa ada rencana impor saja, setiap panen raya harga gabah di tingkat petani hampir selalu turun, dibawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Dikatakan Fadli, pengumuman rencana impor beras akan memberikan efek semakin menekan harga gabah petani.
Apalagi, pada Maret-April 2021 akan memasuki puncak panen raya musim tanam Okmar (Oktober-Maret). Menurut BPS, potensi GKG Januari-April 2021 mencapai 25,37 juta ton atau setara 14,54 juta ton beras, naik 3 juta ton dibanding periode yang sama pada 2020. “Tak ada alasan mendasar bagi Pemerintah untuk melakukan impor beras. Statistiknya jelas, cukup dan bahkan naik dibandingkan 2020. Sehingga, tak ada dasar kuat saat ini Pemerintah melakukan impor beras,” tegas Fadli.
Pertanyaannya, Pemerintah didasarkan pada data apa dan siapa dalam mengambil kebijakan impor beras ini.
Keputusan terkait kebijakan pangan sebaiknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan pertanian Indonesia. Public hearing secara komprehensif sangat diperlukan agar kebijakan pangan pemerintah tepat sasaran dan berpihak pada petani serta rakyat Indonesia.
Pemerintah jangan alergi mendengar masukan dan melibatkan organisasi petani, organisasi usaha pertanian dan akademisi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam sektor pertanian. Pemerintah juga jangan ujug-ujug mengeluarkan kebijakan untuk tak lama kemudian dicabut atau direvisi, padahal sudah menyebabkan kegaduhan dan tekanan penurunan harga gabah petani. “HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan organisasi petani lainnya siap menjadi mitra diskusi dan memberikan masukan kepada Pemerintah terkait kebijakan pangan,” tandas Fadli. [ham]
