Oleh: Jan Prince Permata
Pegiat di Yayasan Kekal Berdikari, Kandidat Doktor
Di tengah perdebatan mengenai pertumbuhan ekonomi, investasi, hilirisasi, dan besarnya anggaran negara, ada satu pertanyaan yang tidak boleh luput dari perhatian: apakah semakin banyak keluarga Indonesia sedang naik kelas, atau justru semakin banyak yang menghadapi risiko turun kelas?
Pertanyaan ini penting karena kemajuan ekonomi pada akhirnya tidak hanya diukur dari seberapa tinggi produk domestik bruto tumbuh. Salah satu ukuran yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat adalah kemampuan pembangunan memperbesar kelompok masyarakat yang hidup mapan, memiliki pekerjaan dan pendapatan yang layak, mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, mempunyai tabungan, serta tidak mudah jatuh miskin ketika menghadapi guncangan ekonomi.
Di sinilah posisi kelas menengah menjadi penting. Kelas menengah bukan sekadar kategori statistik berdasarkan tingkat pengeluaran. Ia merupakan salah satu fondasi penting perekonomian. Di dalamnya terdapat pekerja terampil, profesional, guru, pegawai, pelaku UMKM, wirausaha, dan berbagai kelompok produktif lainnya. Mereka menggerakkan konsumsi rumah tangga, membayar pajak, membeli rumah, membiayai pendidikan anak, menggunakan jasa keuangan, membangun usaha, dan ikut menopang stabilitas sosial.
Karena itu, persoalan kelas menengah sesungguhnya merupakan persoalan pembangunan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tantangan yang perlu diperhatikan. Jumlah kelas menengah Indonesia turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Sebaliknya, kelompok menuju kelas menengah atau aspiring middle class mencapai sekitar 137,50 juta orang.
Secara keseluruhan, kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah mencakup sekitar dua pertiga penduduk Indonesia dan memberikan kontribusi sangat besar terhadap konsumsi masyarakat. Artinya, dinamika kelompok ini akan sangat menentukan kekuatan pasar domestik sekaligus masa depan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Angka tersebut memberikan dua pekerjaan besar bagi pemerintah. Pertama, menjaga mereka yang telah berada di kelas menengah agar tidak turun kelas. Kedua, membuka jalan selebar-lebarnya agar kelompok menuju kelas menengah dapat naik kelas. Dua agenda inilah yang seharusnya menjadi salah satu orientasi penting kebijakan ekonomi Indonesia beberapa tahun mendatang.
Tangga Mobilitas Sosial
Menjaga kelas menengah tentu tidak berarti negara harus memberikan bantuan tunai kepada seluruh masyarakat berpendapatan menengah. Persoalannya jauh lebih mendasar: bagaimana menciptakan suatu ekosistem ekonomi yang memungkinkan keluarga mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraannya melalui pekerjaan, usaha, produktivitas, serta pelayanan publik yang berkualitas.
Kelas menengah Indonesia menghadapi tekanan yang tidak ringan. Pendapatan harus berhadapan dengan biaya pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, cicilan, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Sebagian berada pada posisi yang secara statistik tidak miskin, tetapi belum mempunyai bantalan ekonomi yang cukup kuat.
Satu kehilangan pekerjaan, anggota keluarga sakit, usaha mengalami penurunan, atau muncul guncangan ekonomi dapat mengubah kondisi ekonomi sebuah keluarga.
Karena itu, agenda pertama adalah menciptakan pekerjaan yang produktif dengan pendapatan yang layak.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan sebagian maknanya apabila tidak menghasilkan pekerjaan berkualitas. Target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, misalnya, seharusnya diterjemahkan ke dalam pertanyaan yang lebih konkret: berapa banyak pekerjaan baru yang tercipta, bagaimana kualitas pekerjaan tersebut, seberapa besar peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan apakah pendapatan masyarakat tumbuh sejalan dengan perkembangan ekonomi.
Investasi juga tidak cukup dinilai hanya berdasarkan besarnya modal yang masuk. Investasi perlu dilihat dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja, melakukan transfer teknologi dan pengetahuan, membangun industri domestik, serta membentuk hubungan produksi dengan UMKM dan ekonomi lokal.
Hilirisasi karena itu perlu diperluas. Indonesia memang membutuhkan pengolahan mineral dan sumber daya alam untuk menciptakan nilai tambah. Namun, industrialisasi juga harus bergerak ke pertanian, perkebunan, perikanan, pangan, dan berbagai sumber daya lokal.
Dengan strategi semacam itu, pusat-pusat pertumbuhan baru dapat berkembang di berbagai daerah dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.
Agenda kedua adalah mengurangi beban yang menggerus pendapatan kelas menengah. Pendidikan merupakan contoh penting. Keluarga kelas menengah mempunyai aspirasi besar terhadap pendidikan anak karena pendidikan dipandang sebagai jalan mobilitas sosial. Tetapi ketika pendidikan berkualitas semakin mahal, sebagian besar pendapatan keluarga terserap untuk membiayainya.
Hal yang sama berlaku pada kesehatan, perumahan dan transportasi. Ketersediaan sekolah yang baik, pelayanan kesehatan yang terjangkau, transportasi publik yang efisien, dan perumahan dengan harga rasional sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan terhadap kelas menengah.
Pelayanan publik yang berkualitas dapat menjadi semacam social wage. Negara tidak selalu harus menambah pendapatan masyarakat secara langsung. Negara dapat meningkatkan pendapatan riil masyarakat dengan mengurangi biaya yang harus mereka keluarkan untuk memperoleh pelayanan dasar.
Agenda ketiga adalah membangun sistem perpajakan yang adil. Kelas menengah merupakan salah satu kelompok penting pembayar pajak. Karena itu, peningkatan penerimaan negara tidak seharusnya hanya bertumpu pada kelompok yang selama ini relatif mudah dijangkau oleh administrasi perpajakan.
Perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, digitalisasi administrasi, penutupan kebocoran, serta optimalisasi penerimaan negara harus berjalan bersama. Sistem perpajakan perlu mempertahankan prinsip bahwa mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar semestinya memberikan kontribusi lebih besar pula.
Agenda keempat adalah memperbesar kelas menengah melalui UMKM dan kewirausahaan. Mobilitas ekonomi Indonesia tidak mungkin sepenuhnya bergantung pada pekerjaan formal. Jutaan keluarga membangun kesejahteraan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Persoalannya, terlalu banyak usaha kecil bertahan dalam skala yang sama selama bertahun-tahun.
Karena itu, kebijakan terhadap UMKM tidak boleh berhenti pada kredit dan pembiayaan. Akses modal harus diikuti pendampingan, peningkatan keterampilan, digitalisasi, akses pasar, penguatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, dan integrasi dengan rantai pasok industri.
Tujuannya bukan semata-mata memperbanyak jumlah UMKM, tetapi menciptakan semakin banyak usaha yang naik kelas. Ketika usaha mikro tumbuh menjadi usaha kecil dan usaha kecil berkembang menjadi usaha menengah, sesungguhnya pada saat yang sama kita sedang memperluas basis kelas menengah Indonesia.
Di sinilah kebijakan ekonomi perlu menghubungkan tiga kelompok yang sering diperlakukan secara terpisah: masyarakat miskin, kelompok menuju kelas menengah, dan kelas menengah.
Perlindungan sosial tetap sangat diperlukan untuk memastikan masyarakat miskin dan rentan memperoleh perlindungan. Tetapi kebijakan pembangunan tidak boleh berhenti pada jaring pengaman.
Indonesia membutuhkan tangga mobilitas sosial. Masyarakat miskin harus mempunyai jalan untuk keluar dari kemiskinan. Kelompok rentan harus memiliki kesempatan memasuki kelompok menuju kelas menengah. Aspiring middle class harus mempunyai kesempatan menjadi kelas menengah. Sementara mereka yang telah berada di kelas menengah harus memperoleh lingkungan ekonomi yang memungkinkan mereka bertahan dan berkembang.
RAPBN 2027 dapat menjadi salah satu momentum untuk membangun tangga tersebut. Pemerintah merancang belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dengan delapan prioritas pembangunan, mulai dari pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi hingga ekonomi kerakyatan dan pengurangan kemiskinan.
Besarnya anggaran tentu penting. Tetapi yang lebih menentukan adalah hasil yang diciptakannya.
Anggaran pendidikan harus dilihat dari kemampuannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas. Anggaran kesehatan harus membuat keluarga semakin terlindungi dari risiko finansial akibat penyakit. Belanja infrastruktur harus mengurangi biaya ekonomi. Program perlindungan sosial harus semakin banyak membantu keluarga menjadi mandiri. Kebijakan pangan harus menjaga harga bagi konsumen sekaligus memberikan kesejahteraan yang layak kepada petani.
Dengan cara pandang seperti itu, APBN menjadi instrumen mobilitas sosial. Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk menyediakan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah dan mempercepat jalan menuju negara berpendapatan tinggi. Namun, pertumbuhan adalah alat, bukan tujuan akhir pembangunan.
Pertumbuhan yang berkualitas seharusnya menghasilkan semakin banyak masyarakat yang naik kelas. Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan Indonesia beberapa tahun ke depan jangan hanya berhenti pada pertumbuhan PDB, investasi, ekspor, atau besarnya belanja pemerintah. Kita juga perlu melihat apakah pekerjaan semakin berkualitas, pendapatan riil keluarga meningkat, UMKM naik kelas, biaya pelayanan dasar semakin terjangkau, jumlah masyarakat miskin berkurang, dan kelas menengah kembali membesar.
Menjaga dan memperluas kelas menengah pada akhirnya bukan agenda eksklusif untuk kelompok tertentu. Ia merupakan strategi memperkuat seluruh struktur perekonomian.
Kelas menengah yang besar akan memperkuat konsumsi domestik, memperluas basis pajak, meningkatkan tabungan dan investasi, mendorong permintaan terhadap pendidikan dan layanan berkualitas, memperbesar kewirausahaan, sekaligus membuat perekonomian lebih tahan terhadap guncangan.
Indonesia karena itu tidak cukup hanya mempunyai kebijakan untuk melindungi yang miskin. Kita juga membutuhkan kebijakan yang mencegah masyarakat turun kelas dan memungkinkan sebanyak mungkin keluarga naik kelas.
Jika tangga mobilitas sosial itu dapat dibangun, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka yang semakin besar dalam statistik nasional. Pertumbuhan akan hadir dalam bentuk yang jauh lebih nyata: semakin banyak keluarga Indonesia yang merasa kehidupan hari ini lebih baik daripada kemarin dan mempunyai keyakinan bahwa kehidupan anak-anak mereka kelak akan menjadi lebih baik.
Itulah salah satu ukuran paling substantif dari kemajuan ekonomi: bukan hanya ekonomi yang tumbuh, tetapi rakyat yang ikut naik kelas.
