telusur.co.id - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa dirinya tetap memiliki hak untuk mengamankan secara militer dan memperkuat kehadiran Amerika Serikat di Kepulauan Chagos, menyusul pembicaraan yang ia sebut “sangat produktif” dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Pernyataan itu disampaikan Trump pada Kamis dan menandai perubahan sikap dari kritik keras yang ia lontarkan sebulan sebelumnya.
Dalam unggahan di Truth Social, Trump mengaku memahami bahwa perjanjian pengalihan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada Mauritius yang ditandatangani Starmer pada 2025 dinilai banyak pihak sebagai kesepakatan terbaik yang dapat dicapai. Namun, ia memberi peringatan tegas bahwa Amerika Serikat tetap akan bertindak jika kepentingan militernya terancam.
“Jika perjanjian sewa tersebut di kemudian hari gagal, atau ada pihak yang mengancam atau membahayakan operasi dan pasukan AS di pangkalan kami, saya tetap memiliki hak untuk mengamankan secara militer dan memperkuat kehadiran Amerika di Diego Garcia,” tulis Trump.
Trump menggambarkan pangkalan militer gabungan AS–Inggris di Diego Garcia, pulau terbesar di Kepulauan Chagos, sebagai instalasi strategis di Samudra Hindia yang memiliki peran krusial bagi keamanan nasional dan operasi militer global Amerika Serikat.
Pernyataan terbaru ini berbeda dengan sikap Trump sebelumnya. Pada bulan lalu, ia secara terbuka mengecam keputusan Inggris untuk menyerahkan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada Mauritius dan menyebutnya sebagai “kebodohan besar”.
Secara hukum internasional, Mahkamah Internasional pada 2019 menyatakan bahwa Inggris telah memisahkan Kepulauan Chagos secara ilegal dari Mauritius dan seharusnya melepaskan kendali atas wilayah tersebut. Tahun lalu, Perdana Menteri Keir Starmer menindaklanjuti putusan itu dengan menandatangani perjanjian pengalihan kedaulatan kepada Mauritius.
Berdasarkan ketentuan perjanjian yang dilaporkan berlaku selama 99 tahun, Mauritius akan menyewakan kembali pangkalan militer Diego Garcia kepada Inggris dan Amerika Serikat. Kepulauan Chagos sendiri dipisahkan dari Mauritius pada 1965, ketika wilayah itu masih menjadi koloni Inggris. Setelah itu, Inggris mengizinkan Amerika Serikat membangun pangkalan militer di sana, sebuah langkah yang menyebabkan ribuan warga Chagos terusir dari tanah kelahiran mereka. [ham]
