telusur.co.id - Pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN harus segera mengambil tindakan tegas terhadap junta militer Myanmar yang terus melakulan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Myanmar. 

Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR, Sukamta, merespons tindakan militer Myanmar yang membakar ratusan rumah di desa Kinma wilayah Magway yang hanya menyisakan 10 dari 237 rumah yang masih berdiri. Sisanya rata dengan tanah usai dilalap api.

"Junta militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing tidak memiliki komitmen untuk menghentikan kekerasan, membangun dialog konstruktif sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sendiri bersama pemimpin ASEAN," kata Sukamta, Jumat (18/6/21).

Sukamta menilai, kondisi ini menjadi sinyal bahwa ASEAN lagi-lagi tidak memiliki taji dalam konflik kemanusiaan di negara anggotanya. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara besar harus mengambil tindakan tegas terhadap junta militer Myanmar. 

Politikus PKS ini mengusulkan beberapa langkah lebih tegas dan keras yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik politik dan kemanusiaan di Myanmar. 

Pertama, langkah diplomasi terus digalakan baik melalui ASEAN dengan mendorong negara-negara yang dekat dengan Myanmar untuk tidak mendukung junta militer baik secara politik maupun ekonomi. 

Kedua, memutuskan hubungan kerjasama ekonomi dengan perusahaan yang terafiliasi dengan junta militer Myamar. Ketiga, membawa masalah Myanmar ke sidang PBB dan mendorong PBB untuk turun tangan.

Bagi Sukamta, langkah-langkah ini perlu segera dilakukan agar korban jiwa tidak terus berjatuhan, instabilitas di Myanmar bisa terbentuk.

"Langkah ini juga menguji signifikansi peran dan posisi Indonesia dalam perdamaian dunia," tukasnya. [Fhr]