telusur.co.id - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, saat ini Indonesia tengah menghadapi fase ekonomi yang sulit. Bahkan, kata dia, sulitnya ekonomi ini akan menjadi menu harian ke depan.

Menurut Misbakhun, yang jadi permasalahan adalah bukan fase sulitnya, tetapi bagaimana cara mengatasinya.

Hal itu disampaikan Misbakhun dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk 'Ancaman Resesi Ekonomi dan Solusinya' di Media Center Parlemen, Jakarta, Kamis (6/8/20).

"Kalau belum datang bagaimana kita mengantisipasi, kalau sudah datang dan sudah kita hadapi saat ini dan berada di tengah-tengah kehidupan kita adalah bagaimana kita kemudian menghadapinya, menemukan cara dan menavigasi caranya," kata Misbakhun.

Menurutnya, ketika diumumkan kuartal kedua ini ekonomi Indonesia minus 5,32 persen year on year (yoy), semakin menyadarkan bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi kesulitan karena krisis itu.

"Konsumsi rumah tangga itu mengalami konstraksi 5,51 persen, padahal kontribusinya pada PDB sangat besar (yakni 57 persen)," terang Misbakhun.

Di fase kesulitan akibat krisis seperti saat ini, dimana sektor-sektor ekonomi mengalami kontraksi dan penurunan, kata Misbakhun, konsumsi ini sebenarnya yang menolong Indonesia untuk tidak jatuh terlalu dalam. Pemerintah harus menyelamatkan kelompok kelas menengah rentan, baik itu dari sisi usaha maupun secara individual.

Karenanya, kata Misbakhun sejak lama dirinya mengusulkan agar pemerintah berani menanggung beban-beban hutang masyarakat (baik individual maupun sisi usaha), agar uang cicilan masyarakat bisa dipakai untuk membangun agregat demand baru yang selama ini tergerus.

"Di sini kita harus mulai mendetailkan bahwa pemerintah membuat program yang harus mulai terarah, fokus dan menjadi alat navigasi mengatasi masalahnya," ujar Politisi Golkar itu.

Dia menilai, ada kesenjangan bahwa antara program PEN dengan realitas permasalahan sering tidak nyambung.

Dia mencontohkan, program untuk korporasi sebesar Rp 53 triliun itu sepenuhnya untuk BUMN, tapi dinamakan korporasi. Namun penyelamatan korporasi swasta yang selama ini menjadi salah satu pendorong, itu tidak ada.

"Negara berpikir untuk menyelamatkan BUMN yang berkaitan dengan sektor riil dan menyelamatkan BUMN yang berkaitan dengan sektor keuangan," jelasnya.

"Ini kita bukan mau mengkritisi pemerintah, itu bukan. Tetapi kita ingin memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang ada saat ini. Nanti jalan uangnya dari mana, lah kita diskusikan," pungkasnya. [Tp]