telusur.co.id - Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menyoroti ketidakjelasan roadmap atau peta jalan program ambisius Tiga Juta Rumah yang diusung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Menurutnya, hingga saat ini masih banyak aspek teknis yang belum terselesaikan, termasuk persoalan krusial seperti akurasi data dan koordinasi antar-stakeholder.
“Dalam rapat dengan Menteri PKP, beliau menyampaikan bahwa dengan anggaran yang tersedia, hanya sebagian dari target itu yang bisa direalisasikan. Jadi, jelas masih banyak tantangan dalam menyusun roadmap yang konkret,” ujar Mori dalam keterangannya, Rabu (28/5/2025).
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Real Estate Indonesia (REI), Mori menemukan bahwa sinkronisasi data antara pemerintah dan asosiasi pengembang masih belum optimal. Padahal, hal ini menjadi syarat utama dalam memastikan target pembangunan rumah bisa tercapai sesuai rencana.
“Target investasi asing yang disebutkan Menteri PKP sebesar satu juta rumah tahun ini juga belum punya penjelasan detail. Persyaratannya apa, insentifnya bagaimana, ini yang perlu segera dibuka secara gamblang,” tegas legislator dari Fraksi Partai NasDem itu.
Mori juga menyinggung wacana kolaborasi antara Kementerian Desa dan Kementerian PKP, yang disebut-sebut akan membangun sekitar 120.000 rumah melalui dana desa. Menurutnya, perlu kejelasan teknis pelaksanaan karena dana desa sendiri memiliki aturan ketat dan prioritas yang harus dipatuhi. “Jika dana desa akan digunakan untuk program perumahan, maka harus ada regulasi pendukung yang jelas. Jangan sampai menimbulkan tumpang tindih kewenangan,” ujarnya.
Mori menyampaikan apresiasi terhadap semangat dan pendekatan proaktif Menteri PKP Maruarar Sirait, terutama dalam menyederhanakan regulasi dan membangun komunikasi lintas kementerian dan lembaga serta kalangan pengembang.
Namun, ia mengingatkan bahwa semangat saja tidak cukup. “Kami apresiasi inisiatif dan semangatnya, tapi hingga hari ini kami belum melihat roadmap yang jelas dan menyeluruh. Tanpa itu, target tiga juta rumah bisa jadi hanya slogan,” tegas Mori, yang mewakili Dapil NTB I.
Mori menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, akurasi data, regulasi yang sinkron, serta koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta. “Pembangunan perumahan rakyat tidak bisa hanya didorong dari pusat saja. Semua elemen harus duduk bersama, menyusun roadmap yang realistis dan terukur,” pungkasnya.[iis]
