telusur.co.id - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyoroti kinerja PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dalam mengelola sistem transportasi terintegrasi Jak Lingko. Selain permasalahan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang belum optimal, MTI juga mempertanyakan keseriusan Transjakarta dalam menjalankan program yang bertujuan mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik di ibu kota ini.
Ketua MTI Pusat, Tory Damantoro, bahkan secara tegas menyarankan agar pengelolaan Jak Lingko diserahkan kepada pihak lain, atau di bentuk BUMD jika Transjakarta dinilai tidak mampu menunjukkan perbaikan signifikan terhadap kenyamanan dan keamanan transportasi di Jakarta.
"Ini Transjakarta itu serius apa nggak sih ngurusin Jeklingko? Jadi sabar nggak ini, kalau nggak ya sudah nggak usah dipegang Transjakarta, kasih saja yang lain untuk ngurusin. Ganti itu, bikin BUMD tandingan aja kalau begitu," ujar Damantoro, Senin (19/5/2025).
Sorotan MTI ini muncul sebagai akumulasi dari berbagai permasalahan yang dinilai mendasar, termasuk dugaan perencanaan rute yang kurang matang dan sistem target kinerja sopir yang berpotensi menimbulkan dampak negatif.
Perubahan sistem setoran dari target pendapatan harian menjadi target kilometer juga menjadi perhatian MTI, yang khawatir perubahan ini dapat memicu perilaku ugal-ugalan pengemudi jika tidak diiringi dengan pengawasan dan perencanaan yang komprehensif.
"Jangan sampai tabiat seperti ini dibiarkan, perilaku ugal-ugalan itu timbul karena perencanaan yang salah," tegasnya.
Lebih lanjut, MTI kembali menekankan urgensi adanya master plan transportasi yang jelas dan terukur untuk mengatasi berbagai persoalan yang membelit transportasi publik di Jakarta.
Ketiadaan data yang akurat mengenai kinerja setiap rute dan jumlah penumpang juga menjadi salah satu poin krusial yang disoroti.
Dalam konteks penindakan pelanggaran, MTI berpandangan bahwa tanggung jawab utama terletak pada manajemen Transjakarta, bukan semata-mata pada pengemudi di lapangan. Mengingat besarnya dana publik yang diterima Transjakarta setiap tahun diketahui hingga 4 Triliun Rupiah, akuntabilitas yang tinggi menjadi sebuah keharusan.
MTI mengusulkan agar Dinas Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada Transjakarta setiap kali muncul pemberitaan negatif (viral) terkait layanan mereka.
"Kalau menurut saya yang disanksi bukan sopirnya. Yang harus kena sanksi adalah pertama Transjakarta... Karena duit 4 triliun itu sudah dikasihkan ke Transjakarta. Tiap tahun. Jadi Transjakarta harus petak sih untuk masalah ini. Sekali ada viral, langsung... harus ada penalti ke Transjakarta," tegasnya.
Damantoro menilai bahwa memberikan hukuman kepada pengemudi secara individual, tidak akan menyelesaikan akar permasalahan yang ada. Perbaikan mendasar pada kontrak kerja antara Transjakarta dan operator, yang mencakup program pembinaan dan evaluasi kinerja sopir, akan menjadi langkah yang lebih konstruktif dan berkelanjutan.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Transjakarta belum memberikan pernyataan dan tanggapan resmi terkait vidio viral yang sedang beredar.[Nug]
Laporan: Alfarisi
