telusur.co.id - Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menilai Amerika Serikat (AS) tidak memiliki legitimasi untuk memimpin inisiatif perdamaian di Gaza melalui Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Menurutnya, keberpihakan AS terhadap Israel membuat upaya tersebut sulit—bahkan mustahil—berhasil.
Hal itu disampaikan Boroujerdi kepada wartawan usai menghadiri Resepsi Hari Nasional Republik Islam Iran di Jakarta, Selasa. Ia menegaskan bahwa Israel merupakan pihak pendudukan wilayah Palestina dan selama ini mendapat dukungan terbuka dari Amerika Serikat.
“Kami menilai upaya tersebut tidak akan berhasil, karena rezim Zionis Israel adalah pihak yang melakukan pendudukan wilayah, dan rezim itu didukung secara terbuka oleh Amerika Serikat,” ujarnya.
Boroujerdi menekankan bahwa setiap proses perdamaian di Gaza maupun wilayah pendudukan Palestina lainnya seharusnya diprakarsai oleh negara-negara yang benar-benar netral atau organisasi internasional yang independen. Ia menilai pihak yang sudah memiliki keberpihakan tidak berhak mengklaim diri sebagai mediator.
“Mereka sudah memiliki pihak tertentu. Jika demikian, mereka tidak berhak berbicara tentang mediasi, proses perdamaian, atau membentuk dewan semacam itu,” katanya, merujuk pada AS.
Ia juga menyampaikan pesimisme terhadap kemungkinan tercapainya perdamaian dalam waktu dekat. Menurut Boroujerdi, Israel tidak menunjukkan komitmen yang nyata terhadap gencatan senjata, perjanjian damai, maupun penerapan solusi dua negara.
Ia mencontohkan bahwa meskipun telah ada kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon, Suriah, dan Gaza, serangan militer tetap terjadi hampir setiap hari.
“Hal ini menunjukkan bahwa rezim tersebut tidak memiliki komitmen terhadap perjanjian apa pun,” ujarnya.
Dengan rekam jejak tersebut, Boroujerdi menilai sulit mempercayai Israel akan menerima solusi dua negara atau menciptakan perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di kawasan.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 22 Januari meluncurkan inisiatif Board of Peace dalam ajang World Economic Forum di Davos, Swiss. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, telah menyatakan bergabung dengan dewan tersebut.
Gedung Putih juga merencanakan konferensi tingkat tinggi para pemimpin Board of Peace pada 19 Februari 2026. Konferensi itu ditujukan untuk mendorong fase kedua gencatan senjata di Gaza serta menghimpun dana rekonstruksi bagi wilayah Palestina yang hancur akibat perang. [ham]
