telusur.co.id - Dinamika geopolitik global yang kian bergejolak, eskalasi perang dagang antarnegara raksasa, hingga fluktuasi nilai tukar yang terus menekan posisi Rupiah kini telah menjelma menjadi badai ketidakpastian yang nyata. Menghadapi tantangan berat ini, Indonesia dituntut memiliki ketajaman nalar politik-ekonomi yang luar biasa dari segenap pemangku kebijakan fiskal dan moneter.

Merespons situasi tersebut, Chairman of Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok yang akrab disapa Gus Fadhil, menyampaikan catatan kritis dan strategis mendalam terkait penyusunan Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

Dalam keterangan persnya di Jakarta pada Kamis (21/5/2026), intelektual hukum ekonomi ini menegaskan bahwa KEM-PPKF 2027 tidak boleh sekadar dipandang sebagai dokumen administratif tahunan yang kaku.

"Dokumen tersebut harus diletakkan pada khitah hakikinya sebagai sebuah manifesto politik kesejahteraan dan instrumen ideologis untuk melindungi segenap bangsa dari infiltrasi krisis global," ujar Gus Fadhil.

Menurutnya, kedaulatan sebuah bangsa diuji dari kemampuan paling elementer dalam memenuhi hak dasar warga negaranya, yaitu pangan, sandang, dan papan. KEM-PPKF 2027 harus memberikan sinyal politik yang kuat bahwa Indonesia siap menyudahi ketergantungan historis terhadap komoditas pangan impor yang menguras devisa dan memukul kesejahteraan petani lokal.

Menghadapi Trio Patologi Ekonomi Global

Dalam analisis sosiologi kebijakan yang dipaparkannya, Gus Fadhil menggarisbawahi "Trio Patologi Ekonomi" yang dipicu oleh tekanan eksternal: meluasnya angka pengangguran terbuka, menguatnya kemiskinan struktural, dan kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akibat pengetatan moneter negara maju.

Pelemahan rupiah membawa konsekuensi berantai melalui imported inflation (inflasi barang impor) yang memicu lonjakan biaya bahan baku industri manufaktur domestik, menurunkan kapasitas produksi, hingga memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Menghadapi lingkaran setan tersebut, Mubarok Institute mendesak pemerintah untuk tidak bersikap defensif atau sekadar menggunakan pendekatan darurat "pemadam kebakaran". Respons kebijakan yang diambil harus bersifat struktural, taktis, agresif, dan visioner demi menyelamatkan masa depan bangsa.

Untuk mendobrak kebuntuan kebijakan ekonomi konvensional, Gus Fadhil menawarkan tiga terobosan paradigma baru:

1. Reorientasi Bansos Menjadi Instrumen Produktif Digital Mendorong perombakan total paradigma bantuan sosial (bansos) dari yang semula bersifat karitatif-pasif menjadi bantuan aktif yang terintegrasi dengan program peningkatan kapasitas keterampilan kerja (reskilling). Masyarakat miskin wajib diberikan pelatihan yang adaptif terhadap industri modern dan ekosistem digital agar dapat keluar secara mandiri dari jerat kemiskinan sistemik.

2. Amunisi Investasi Non-APBN melalui Danantara Indonesia Mengoptimalkan daya ungkit investasi kolaboratif bersama Danantara Indonesia sebagai pilar baru arsitektur ekonomi makro melalui konsolidasi aset strategis negara. Instrumen ini harus mampu memobilisasi dana segar non-APBN untuk menggerakkan sektor riil padat karya secara masif, memprioritaskan hilirisasi terpadu, serta memproteksi totalitas sektor UMKM dari praktik predatory pricing di pasar digital domestik.

3. Dedolarisasi Agresif Melalui Tameng Moneter LCT Membangun tameng moneter yang resilien melalui perluasan kerja sama transaksi menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) secara agresif dengan negara mitra dagang utama di Asia dan global guna mengurangi ketergantungan berlebih pada dolar AS.

Selain langkah makro, Gus Fadhil memaparkan rekomendasi konkret yang harus diadopsi ke dalam kebijakan fiskal pemerintah:

• Sektor Ketahanan Pangan: Modernisasi teknologi pertanian di tingkat basis, penguatan kelembagaan petani di tingkat hulu, dan optimalisasi jalur distribusi logistik nasional untuk mengunci kepastian produksi dan harga.

• Sektor Proteksi Sandang dan Papan: Memberikan perlindungan nyata pada industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional melalui intervensi fiskal taktis, tarif proteksionisme yang adil, serta penindakan tegas penyelundupan impor ilegal. Untuk papan, APBN harus mengatasi spekulasi tanah melalui skema pembiayaan perumahan rakyat yang inovatif dan murah bagi generasi muda serta buruh.

• Sektor Refokusing Anggaran: Berani merombak struktur anggaran dengan mengalihkan belanja konsumtif-birokratis dan studi banding nirfaedah ke belanja konstruktif yang produktif, termasuk penajaman delapan klaster Program Kesejahteraan dan Perlindungan Nasional (PKPN) berbasis data tunggal.

• Sektor Stabilisasi Nilai Tukar: Memperkuat sinergi searah antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Selain menjaga defisit APBN yang pruden, kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam sistem keuangan domestik harus dipertegas dan dijalankan tanpa pandang bulu terhadap eksportir raksasa.

Di akhir, Gus Fadhil mengingatkan bahwa segala rancangan arsitektur ekonomi makro yang canggih di atas kertas pada akhirnya akan diuji oleh sejarah pada efektivitas eksekusi riilnya di lapangan. Kesejahteraan sejati tidak diukur dari angka statistik sektoral semata, melainkan dari realitas sosial di akar rumput.

"Kesejahteraan sejati itu diukur dari rasa aman seorang ibu rumah tangga saat berbelanja karena harga stabil, senyum bangga petani dan nelayan saat memanen dengan harga jual menguntungkan, serta optimisme tinggi seorang pemuda lulusan sekolah yang mendapatkan kepastian pekerjaan yang layak," tegas Gus Fadhil.

Mubarok Institute berharap di tengah badai krisis global, pemerintah mampu memimpin dengan kedaulatan ekonomi yang berdikari, menolak neokolonialisme ekonomi baru, dan membuktikan bahwa APBN benar-benar hadir seutuhnya sebagai instrumen tertinggi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.