telusur.co.id - Ketua Fraksi Partai NasDem, Ahmad M. Ali mengkritik keras kebijakan Kementerian Perhubungan yang memberi izin tingkat keterisian penumpang (okupansi) pesawat hingga 100 persen mulai 9-25 Januari 2021.

Menurut Ali, Pemerintah harus memilih kemanusiaan di atas ekonomi. Pemerintah tidak boleh berpikir untuk mendapatkan keduanya dalam waktu bersamaan. “Pemerintah harus mendahulukan hak mendasar warga ketimbang dinamika ekonomi yang sesungguhnya masih bisa ditangani,” kritik Ali dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

“Pemerintah tidak boleh gegabah dengan memberlakukan kebijakan okupansi penumpang pesawat hingga 100 persen meski hal tersebut diiringi dengan kebijakan tambahan. Adalah naif jika Kemenhub berpikir bahwa kebijakan pengganti tersebut bisa dipatuhi secara penuh oleh penumpang/konsumen.”

Oleh karenanya, Nasdem meminta Pemerintah khususnya Menteri Perhubungan untuk mencabut Surat Edaran Kemenhub Nomor 3 Tahun 2021.

Fraksi Partai NasDem juga menyeru kepada Pemerintah untuk konsisten menerapkan protokol kesehatan secara ketat termasuk dalam kebijakan pengaturan penumpang dalam penerbangan.

Sebelumnya, surat edaran Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara dalam Masa Pandemi Covid-19, adalah langkah yang bertentangan dengan kebijakan PPKM itu sendiri.

Selain itu, kebijakan dari Kemenhub itu adalah langkah yang justru tidak menunjukkan komitmen pelindungan negara terhadap hak mendasar warganya. [ham]