telusur.co.id - Perubahan perilaku belanja Generasi Z (Gen Z) dinilai harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam merancang kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nila Yani Hardiyanti, menegaskan bahwa pendekatan konvensional sudah tidak lagi cukup untuk menjawab dinamika pasar yang terus berubah.
Menurut Nila, fenomena antrean panjang di gerai kuliner viral yang kerap ramai di media sosial bukan sekadar tren sesaat atau bahan candaan. Fenomena tersebut mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama Gen Z, yang kini lebih mengutamakan pengalaman (experience) dan interaksi sosial dalam setiap keputusan berbelanja.
"Hari ini saya melihat ada realitas psikologi pasar. Banyak meme di media sosial yang menunjukkan ketika Gen Z diberikan pilihan, mereka rela mengantri panjang demi kuliner viral. Ini bukan sekadar lelucon, tetapi indikator adanya pergeseran ekonomi makro," ujar Nila dalam keterangan yang diterima, Jumat (17/7/2026).
Ia menilai, Gen Z kini menjadi salah satu motor penggerak konsumsi nasional. Karena itu, strategi pembinaan UMKM harus mampu mengikuti perubahan karakter pasar agar pelaku usaha tidak tertinggal di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.
Nila juga menyoroti rendahnya serapan program UMKM dan kewirausahaan yang baru mencapai 51,64 persen. Menurutnya, angka tersebut menjadi sinyal bahwa model pembinaan yang selama ini dijalankan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ia mengusulkan agar pemerintah mulai meninggalkan pola pelatihan formal yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan generasi muda. Sebagai gantinya, kementerian didorong memperkuat program inkubasi bisnis yang berfokus pada sektor-sektor yang tengah diminati Gen Z, seperti kuliner, fesyen, dan industri kreatif.
"Kementerian harus mulai menggeser pelatihan-pelatihan formal yang bergaya lama menjadi fasilitasi inkubasi bisnis kuliner, fesyen, dan industri kreatif yang relevan dengan minat Gen Z hari ini," katanya.
Selain pembinaan, Nila menilai pemerintah juga perlu mengubah strategi dalam memanfaatkan ekosistem digital. Ia menegaskan, kementerian tidak cukup hanya mengembangkan aplikasi sendiri, melainkan harus hadir sebagai agregator di berbagai platform digital yang telah memiliki jutaan pengguna aktif.
Karena itu, ia mendorong Deputi Kewirausahaan dan LLP-KUKM memperkuat kolaborasi dengan komunitas digital serta pelaku industri kreatif agar program pemberdayaan UMKM lebih mudah dijangkau, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi para pelaku usaha.
Nila berharap perubahan perilaku belanja Gen Z dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan kebijakan UMKM ke depan. Menurutnya, kebijakan yang adaptif tidak hanya akan meningkatkan efektivitas program pemerintah, tetapi juga memperkuat daya saing UMKM Indonesia di tengah transformasi ekonomi digital yang semakin cepat.
"Perubahan perilaku belanja Gen Z dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan UMKM ke depan. Dengan demikian, program pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mampu menjawab dinamika pasar dan meningkatkan daya saing pelaku usaha di era ekonomi digital," tutupnya.
