telusur.co.id - Presiden Joko Widodo disarankan membentuk Kementerian Khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur. Alasannya, masih munculnya gejolak di Papua, menunjukkan belum ada progres signifikan pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga periode kedua Jokowi.
"Saya kira keberadaan Desk Papua di beberapa kementerian perlu dievaluasi segera. Jika perlu, saya mengusulkan agar dibentuk kementerian atau badan khusus yang menangani Papua dan Indonesia Bagian Timur," kata Sukamta anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, kepada wartawan, Kamis (3/12/20).
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu menjelaskan, usulan dibentuknya kementerian atau badan khusus Papua, supaya bisa fokus, mempunyai target yang cepat, dalam meyelesaikan persoalan.
Karena, selama ini otonomi khusus (Otsus) yang berjalan dan berbagai proyek percepatan pembangunan infrastruktur belum menyentuh hal subtantif. Yang dilakukan oleh pemerintah seakan membangun Papua secara artifisial.
Sebagai contoh, pembangunan jembatan, jalan raya, mengangkat Stafsus dari Papua, berkunjung ke Papua, tidak menyentuh akar masalah.
Yang lain, persoalan laporan pelanggaran HAM, gerakan separatisme, kemiskinanan, pengangguran, harus disikapi dengan kebijakan dan cara yang berbeda. Jika masih menggunakan pendekatan yang sama, maka tidak akan ada perubahan.
"Dengan adanya Kementerian atau Badan khusus soal Papua dan Indonesia Timur, saya berharap ada pendekatan yang lebih progresif. Karena kementerian atau badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden," tuturnya.
Sukamta mengingatkan bahwa Papua itu bagian dari Indonesia. Maka menyelesaikan masalahnya tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan poros Jakarta-Papua.
Apalagi, selama ini pendekatan pemerintah Jokowi terkesan hanya pendekatan kekuasaan dan ekonomi. Menurut dia, perlu pendekatan sosiologis dialogis dengan kedudukan sejajar sebagai sesama anak bangsa, ini bisa menjadi jalan untuk saling memahami dan mencari solusi bersama.
Sukamta kembali mengingatkan agar Pemerintah tidak menganggap enteng isu deklarasi Papua Barat Merdeka. Menurutnya, ibarat bibit api kecil, jika ada di dalam sekam akan sangat berbahaya.
"Sekamnya adalah rasa ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan. Oleh sebab itu pilihannya yang paling utama adalah sejahterakan warga Papua, angkat harkat dan martabat warga Papua. Maka dengan sendirinya godaan dari kelompok separatis tidak akan berpengaruh kepada warga Papua," pungkasnya.[Fhr]
