telusur.co.id -  Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan agar pemerintah saat ini menggunakan kebijakan warisan era  Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyikapi klaim China atas Laut Natuna.

"Kami mendorong upaya diplomasi yang dilakukan @Kemlu_RI & ketegasan yang ditunjukkan TNI dalam menyelesaikan insiden ini. Pilihan untuk kembali menggunakan kebijakan 'million friends zero enemy' yang diwarisi dari era Presiden @SBYudhoyono patut didukung semua pihak," kata AHY lewat akun twitternya, ditulis Selasa (7/1/20).

AHY juga mengingatkan pemerintah untuk dapat memastikan upaya diplomasi yang ditempuh tidak merugikan bahkan mengorbankan kedaulatan Indonesia. Menjaga kedaulatan NKRI merupakan harga mati yang tak bisa ditawar lagi.

Bagi dia, menjaga kedaulatan NKRI, pada hakikatnya, adalah menjadi kewajiban seluruh warga negara Indonesia.

AHY melanjutkan, selama ini negara China merupakan mitra baik Indonesia yang telah terjalin ratusan tahun. Sehingga hubungan baik antara kedua bangsa perlu dipelihara dengan saling menghormati.

Dikatakan AHY, asas saling menghormati inilah yang menjadi kunci kerjasama saling menguntungkan untuk saat ini dan pada masa datang.

"Hubungan tersebut harus terus dipelihara atas dasar kesetaraan dan saling menghormati," tuturnya.

Kendati demikian, insiden masuknya kapal China ke Laut Natuna harus disikapi secara tegas. AHY mendukung pemerintah terus menjaga Laut Natuna sesuai perjanjian internasional yang telah disepakati.

"Kita dukung Pemerintah untuk terus menjaga batas-batas negara kita sesuai perjanjian internasional berdasarkan UNCLOS 1982," tandasnya.[Fh]