telusur.co.id -  Pemerintah diminta turun tangan membantu mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) gas untuk pembangkit listrik PLN. Sebab, satu sisi ketersediaan gas alam cukup memadai, bahkan sampai muncul kasus tidak terangkut, sisi lain kebutuhan gas untuk pembangkit PLN belum dapat dipenuhi. 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai, pemerintah harus mencari solusi untuk mengatasi mismatch penawaran dan permintaan serta hambatan sarana-prasarana terkait pemenuhan gas untuk pembangkit PLN ini.

"Persoalan teknis ini perlu segera diatasi Pemerintah. Jangan sampai berlarut-larut agar kita dapat mendorong efisiensi BPP (biaya pokok penyediaan) pembangkit PLN dan mengurangi ketergantungan kita pada BBM impor yang membuat defisit transaksi berjalan perdagangan migas kita terus membesar," kata Mulyanto di Jakarta, Selasa (26/1/21). 
 
Mulyanto menyayangkan persoalan ketidaksesuaian pasokan gas ke PLN ini masih terjadi. Padahal, urusan pengelolaan gas dan listrik ditangani satu kementerian yang sama. Harusnya ketidaksesuaian permintaan ini dapat dibicarakan dan diselesaikan lebih cepat. 

Dia mengaku persoalan ini terungkap saat Rapat Panja Listrik Komisi VII DPR Dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM dan Dirut PLN, (20/1/2021) secara virtual di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen.

Pemerintah, diketahui, tengah merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, yang merupakan instrumen pembangun kelistrikan. Dalam RUPTL itu ditetapkan target kapasitas pembangunan pembangkit listrik, jenisnya, serta kapan dan dimana akan dibangun.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menguraikan, dalam skenario RUPTL di atas, Pemerintah didorong untuk mengurangi kontribusi pembangkit dari sumber BBM hingga 0 persen. Hal itu dilakukan untuk mengurangi biaya produksi listrik. 

Sebagai gantinya Pemerintah diminta memaksimalkan penggunaan gas di setiap pembangkit listrik. Penggunaan gas diharapkan bisa membuat biaya produksi lebih murah, lebih ramah lingkungan dan pasokan domestiknya tersedia secara cukup. 

"Apalagi harga gas sudah diturunkan Pemerintah menjadi USD 6/MMBTU di plant gate untuk pembangkit PLN," imbuh Mulyanto.
 
Karena itu, menurut Mulyanto, implementasi RUPTL di atas harus dikawal Pemerintah dengan serius sehingga target-target yang telah ditetapkan tidak sekedar indah di atas kertas. "Termasuk soal mismatch gas untuk pembangkit listrik PLN benar-benar dapat diatasi," tukasnya.[Fhr]