Wacana pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih melalui DPRD perlu dikaji ulang oleh pemerintah.
Demikian diungkap politisi Patai Demokrat Herman Khaeron di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/18)
“Harus ada kajian yang lebih mendalam tentang untung ruginya. Mana yang lebih menguntungkan,” katanya.
Menurut Herman, sistem Pilkada langsung bagian dari demokrasi. Akan tetapi banyak kepala daerah yang sudah terpilih melakukan tindakan korupsi.
Hal itu, lantaran saat mereka maju bertarung di Pilkada, tak sedikit biaya yang dikeluarkan.
“Kesepakantan ini jangan sampai menimbulkan polemik sehingga perlu dilakukan kajian akademik yang secara mendalam,” ungkapnya lebih lanjut
Partai demokrat sebagai partai yang pernah berkuasa selama sepuluh tahun akan kembali melakukan kajian -kajian terhadap wacana pemerintah tersebut.
“Kami belum melakukan kajian itu. (Banyaknya kepala daerah yang ditangkap) Itukan bagian dari reseoning Pilkada tidak langsung tapi itu perlu dilakukan kajian pendalaman, sosialisasi dan sharing aspirasi dari masyarakat,” katanya.[far]
