Ketua DPR Bambang Soesatyo mengajak semua elemen bangsa bekerjasama menciptakan pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang kondusif, damai dan aman.
Menurutnya, Pemilu merupakan momentum membangun Indonesia terus ke arah yang lebih baik. Bukan malah menjadi ajang permusuhan antar sesama anak bangsa.
“Pemilu adalah hajatan kita bersama, sebagai upaya memilih nakhoda yang akan membawa kapal besar Indonesia menuju kemakmuran dan kesejahteraan,” ujar Bamsoet dalam diskusi ‘Dinamika Elektoral Jelang Pilpres dan Pileg Serentak 2019’, di Jakarta, Kamis (3/5/18).
Bamsoet menuturkan akan banyak tantangan dan dinamika yang dihadapi pada Pemilu 2019. Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres yang dilakukan secara bersamaan akan membuat koalisi partai politik dibangun sejak awal.
Koalisi bukan lagi dibangun karena pragmatisme politik semata, melainkan karena adanya kesadaran dan kesamaan pandangan dalam melihat kemana arah masa depan Indonesia.
“Efeknya, koalisi partai politik akan memanaskan mesinnya sejak awal. Pertarungan antar partai politik maupun kandidat pasangan capres-cawapres yang sengit tak akan bisa dihindarkan. Namun saya percaya, dengan kedewasaan politik kita tidak akan menciderai Pemilu 2019 dengan berbagai hal tak terpuji. Persaingan sengit, bukan berarti kita bisa bebas saling sikut satu sama lain,” jelasnya.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini meminta para elite politik tak ikut memprovakasi para pendukungnya melalui hate speech maupun penyebaran berita hoax. Elite politik justru harus memberikan pencerahan sehingga potensi geseken antar pendukung bisa dielakan.
“Para elite politik harus kedepankan kepentingan bangsa dan negara. Jangan mementingkan ego pribadi maupun kelompoknya semata. Mari bersama-sama memberikan pencerahan kepada khalayak umum. Bukan malah aktif menjadi agen penyebar kebencian,” tegas Bamsoet.
Politisi Partai Golkar ini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu bisa mengantisipasi sejak dini berbagai permasalahan teknis yang mungkin saja terjadi. Sehingga bisa memperlancar tahapan Pemilu, dan meminimalkan sakwasangka dari berbagai pihak yang ingin memanfaatkan kesalahan KPU untuk kepentingan politis.
“Hal yang paling penting terjadi adalah keterlambatan distribusi logistik. Kami di DPR RI sudah meminta KPU mengantisipasi sejak dini. Harus ada langkah antisipatif dan perencanaan yang detail agar jangan sampai kejadian seperti ini berulang kembali,” tuturnya.[far]
