Telusur.co.id -Oleh: Nitya Nasywa Nareswari, Public Administration, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Ketahanan pangan merupakan aspek mendasar dalam pembangunan suatu wilayah terutama Provinsi DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan Indonesia ketahanan pangan menjadi tantangan besar karena tingginya jumlah penduduk dan keterbatasan lahan pertanian.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk dapat menyediakan kebutuhan pangan yang cukup bagi 10.672.100 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 16.165 jiwa per 1 km. Hal ini tentu menjadi tantangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingat wilayahnya dengan luas panen padi yang terbatas hanya 498,31 hektare dengan produksi padi sebanyak 2.306,54 ton gabah kering giling (GKG) sepanjang tahun 2024. Sementara kebutuhan beras masyarakat Jakarta mencapai 2.570 ton per hari atau sekitar 77.000 ton per bulan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kolaborasi dengan beberapa daerah lain dalam upaya menjaga ketahanan pangannya. Pj Gubernur Jakarta, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 31 Januari 2025 juga menyatakan bahwa, “Dalam rangka meningkatkan sinergi program antar-pemerintah daerah baik secara Government to Government (G2G) maupun Business to Business (B2B), dilakukan adendum terhadap ruang lingkup kesepakatan kerja sama yang telah ditandatangani sebelumnya. Perubahan ini meliputi penguatan di sektor pemenuhan dan ketahanan pangan, pengembangan pertanian, peternakan, perdagangan, optimalisasi penanaman modal, pariwisata, peningkatan SDM, serta pengelolaan potensi kehutanan dan KUKM,”. Salah satunya dengan memperkuat kerja sama dengan daerah produsen beras yaitu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada 1 Februari 2025. Skema kerja sama ini bertujuan menjamin pasokan distribusi pangan sebagai langkah mendukung program ketahanan pangan DKI Jakarta. Sebagai langkah strategis, Pemprov DKI Jakarta terus memperluas kerja sama antar daerah (KAD) dengan pendekatan 'business to business' (B2B) yang dijalankan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dengan langkah ini juga memberikan kepastian harga dan pasar bagi para petani daerah yang memiliki surplus produksi sehingga manfaat dari sinergi ini dapat dirasakan oleh semua pihak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati menjelaskan, kegiatan sembako murah yang digelar Pemprov DKI Jakarta merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan bermutu dengan harga terjangkau.
Jakarta Utara sebagai penghasil produksi padi tertinggi selama tahun 2024 juga mengalami tantangan besar akibat curah hujan tinggi pada awal tahun 2025 yang menyebabkan banjir berkepanjangan. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa intensitas hujan di kawasan pesisir Jakarta meningkat 30% dibandingkan tahun sebelumnya yang menyebabkan wilayah pertanian terendam selama lebih dari dua minggu. Kelembapan tinggi akibat banjir turut memperbesar risiko serangan hama dan penyakit. Kondisi basah menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan jamur serta perkembangan bakteri patogen yang dapat merusak tanaman.
Sebagai upaya mengatasi dampak banjir terhadap sektor pertanian, Pemerintah Kota Jakarta Utara menggelar audiensi dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Rorotan Jaya di sawah Kelompok Tani Maju Bersama. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Walikota Jakarta Utara, Asekbang, Kasudin KPKP, serta perwakilan dari kecamatan dan kelurahan. Dalam audiensi ini petani menyampaikan kekhawatiran terkait penurunan produktivitas panen akibat banjir dan hama.
Menanggapi hal tersebut Wakil Walikota Juaini menyatakan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan Sudin Sumber Daya Air (SDA) untuk menangani genangan serta dengan Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) dalam penyediaan bantuan bibit dan pestisida berupa benih padi 10 kg, decis 500 ml, regent 500 ml, curacron 500 ml, dithane 1 kg, dan urea 5 kg.
Kasudin KPKP Jakarta Utara Unang Rustanto, menegaskan bahwa meskipun produktivitas padi sedikit menurun akibat cuaca ekstrem, hasil panen di wilayah tersebut masih di atas standar nasional. Sebagai langkah antisipasi ke depan Sudin KPKP akan mengintensifkan sosialisasi tanam serentak guna meningkatkan hasil panen. Selain itu pemerintah juga akan menyalurkan bantuan berupa benih padi, fungisida, dan pestisida untuk mendukung petani dalam menghadapi tantangan akibat perubahan cuaca. Kemudian kalau ada serangan hama penyakit, para petani dan GAPOKTAN dapat berkoordinasi dengan Kepala Satuan Pelaksana (Kasatlak) KPKP supaya dapat menghubungkan dengan Brigade Proteksi Tanaman dari Pusbang Benih. Wakil Wali Kota Jakarta Utara (Jakut) juga memberikan bantuan benih lima kilogram, urea lima kilogram dan pestisida untuk penanganan cepat hama. Diharapkan kolaborasi antara pemerintah dan petani ini dapat menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani.
