telusur.co.id - Pemerintah diminta untuk benar-benar dapat memastikan bahwa penyaluran subsidi LPG 3 Kilogram secara betul-betul tepat sasaran. Pemerintah juga harus menjamin bahwa dana tersebut tidak disalahkangunakan untuk kepentingan tertentu. 

Begitu disampaikan oleh Ketua Harian Pengurus YLKI Tulus Abadi di Jakarta, Jumat (17/1/20).

"Pemberian subsidi secara cash bisa diintegrasikan dengan subsidi di sektor lainnya. Sehingga akan terdeteksi secara transparan dan akuntabel," kata Tulus.

Menurut Tulus, apabila penyalurannya dilakukan secara transparan dan akuntabel, maka akan ketahuan seberapa banyak rumah tangga miskin yang menerima subsidi dari negara. 

Tulus mengingatkan pemerintah agar mewaspadai adanya distorsi subsidi, sejak verifikasi penerima, penyalur, agen, pedagang eceran, hingga penerima. Oleh sebab itu, diperlukan pemutakhiran data rumah tangga miskin secara presisi.

“Pemerintah harus mengawasi distribusi gas elpiji 3 kg dan jaminan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang wajar,” paparnya.

Dia menekankan, jangan sampai harga LPG 3 Kg eceran bisa melambung karena ada pembiaran pelanggaran HET. "Jika hal ini terjadi akan mengganggu daya beli masyarakat dan memicu inflasi secara signifikan," demikian Tulus.[Fhr]