telusur.co.id - Anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun mengatakan data terbaru penerimaan pajak negara menjadi elemen terpenting dalam upaya penyusunan kebijakan. Apalagi struktur APBN 2020 berfokus pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan pandemi COVID-19 yang direncanakan memakan biaya hingga 905,1 triliun.
Kata dia, angka tersebut menimbulkan pelebaran defisit dalam APBN 2020 karena itu harus dilakukan perencanaan yang matang dari sisi penerimaannya, bukan sekadar penyalurannya.
“Target penerimaan pajak saat ini sudah terkoreksi cukup besar dari Rp1.642 triliun menjadi Rp1.254 triliun dalam APBN Perubahan 2020. Adapun realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 711 triliun per akhir Juli atau baru sebesar 56,69 persen dari target Rp1.254 triliun,” ujar Misbakhun dalam @Mmisbakhun, Rabu.
Akan tetapi, berdasarkan Perpres 72 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN TA 2020, penerimaan pajak ditargetkan senilai Rp1.198,8 triliun. Artinya realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2020 baru mencapai 50,6 persen (Rp 711 triliun dari Rp 1.198,8 triliun).
“Realisasi penerimaan pajak itu tercatat masih mengalami kontraksi 14,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.”
Di tengah pandemi COVID-19, penerimaan pajak memang mengalami tekanan yang sangat luar biasa terutama PPN yang terkonstraksi hingga mencapai 12 persen. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga harus mengalami konstraksi sebesar 13,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah harus mampu mengevaluasi target dan realisasi perpajakan sebagai penerimaan terbesar dalam struktur APBN, sekaligus memprediksi efektifitas kebijakan PEN.
Risiko pelebaran defisit bila penerimaan pajak yang sudah ditargetkan tidak tercapai maka defisit APBN berdasarkan Perpres 72/2020 dari 6,34 persen pasti akan bertambah melebar dengan pencetakan jumlah utang baru untuk menambal.
“Jika pilihan itu tidak diambil maka akan terjadi pemotongan anggaran APBN dan PEN dengan alasan penyerapan. Dan ini strategi politik anggaran yang sangat tidak populer oleh Menteri Keuangan,” tandasnya. [ham]
