telusur.co.id - Kehawatiran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang adanya indikasi kecurangan di Pilpres 2024, seyogyanya tidak di respon dengan nada negatif, apalagi menyudutkan. Terlebih, SBY bukanlah tipikal responsif yang gegabah menyampaikan pendapatnya. 

"Apalagi hanya menebar rumor, itu bukanlah tipikal SBY," kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, kepada wartawan, Senin (19/9/22). 

Jamiluddin menilai, sebagai mantan presiden, jenderal intelektual, dan doktor, SBY dikenal sosok yang sangat berhati-hati dalam berpendapat. SBY tak akan menyampaikan pendapatnya yang masih spekulatif.

Sebagai mantan presiden, SBY diyakini masih punya akses untuk mendapatkan data yang paling rahasia pun di Indonesia. Oleh karena itu, SBY diyakini mempunyai data terkait adanya indikasi kecurangan Pilpres 2024.

"Jadi, kalau SBY berpendapat, apalagi terkait hal yang sensitif seperti indikasi kecurangan Pilpres, tentulah didasari data yang akurat dan sintesa yang komprehensif. Karena itu, pendapat SBY akan sangat terukur dan dapat dipertanggungjawabkannya," ucap Jamiluddin.

Bagi Jamiluddin, pendapat SBY tersebut seharusnya dijadikan peringatan dini bagi semua pihak, khususnya yang cinta demokrasi, untuk memelototi proses pencapresan 2024. Dengan begitu, kekhawatiran SBY akan ada kecurangan di Pilpres 2024 dapat dicegah.

"Jadi, pendapat SBY itu tampaknya tidak berkaitan dengan kehawatiran anaknya Agus Harimurti Yudhoyono tidak laku menjadi capres atau cawapres," ungkapnya. 

SBY hanya ingin memastikan tidak ada skenario untuk memaksakan hanya dua pasangan pada Pilpres 2024. Skenario itu memang sudah mencuat sejak lama. Bertebaran rumor yang mengatakan, Demokrat dan PKS, diujung pendaftaran pasangan capres akan ditinggal. Dengan begitu, dua partai tersebut tidak cukup suara untuk mengusung pasangan capres.

Partai pendukung pemerintah saat ini memang dirumorkan akan mengusung dua pasangan. Satu pasangan memang akan dimenangkan, sementara satu pasangan diciptakan untuk dikalahkan. Rumor ini memang masih perlu diklarifikasi kebenarannya.

"Jadi, kalau khalayak umum saja sudah mendapat rumor tersebut, tentu peluang SBY mendapat data yang akurat akan lebih terbuka. Karena itu, pendapat SBY bukan untuk dihujat tapi bantahlah kalau itu tidak benar," tukas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.[Fhr]