telusur.co.id - Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), Ali Mahsun Atmo mengakui permasalahan  penyaluran bansos sembako dan BLT ke rakyat terdampak wabah Corona terjadi dimana-mana hampir diseluruh tanah air. 

Bukan saja akibat data tidak akurat sebagaimana disampaikan salah satu Kepala Desa di Kab. Sukabumi Jabar secara terbuka, jumlah yang disalurkan masih sangat jauh dari yang disampaikan pemerintah. 

Sebagian besar rakyat terdampak wabah corona yang berhak belum menerima. Kondisi ini diperparah adanya regulasi yang berbeda dan simpang siur antar kementrian. 

"Banyak pemerintah daerah bahkan salah satu Bupati di Sulawesi secara terbuka sampaikan kebingungannya atas regulasi yang simpang siur dari pemerintah pusat," ujarnya.

Hal mendasar yang jadi penyebabnya seyogyanya segera diperbaiki oleh pemerintah. Pertama, melakukan pembaharuan data penerima bansos dengan libatkan RT/RW dan pemangku kepentingan akar rumput yang mengetahui rakyat yang dipimpinnya. 

"Kasihan RT, RW, Kepala Desa / Lurah jadi sasaran kemarahan rakyat yang de facto belum menerima bansos ditengah banyak yang tidak berhak mendapatkannya. Bahkan banyak RT/RW di demo warganya sendiri bahkan ada yang hampir di rusak rumahnya," kata dia.

Kedua, koordinasi, serta sinkronisasi kebijakan dan regulasi antar kementrian yang saat ini sangat lemah bahkan bertolak belakang satu dengan lainnya. Demikian pula koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan Pemda. 

"Ketiga, seyogyanya menanggalkan segala bentuk politik kepentingan (infiltrate and interst politic), apalagi ‘aji mumpung’ harus dibuang jauh-jauh," tegasnya.