telusur.co.id - Kementerian Pertahanan RI meminta kepada Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk mengelola anggaran pertahanan dengan baik agar dapat menjadi investasi yang membantu peningkatan ekonomi nasional sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengimbau KKIP untuk senantiasa mendukung peningkatan kemandirian industri pertahanan Indonesia. 

“Dalam UUD 1945 pada pembukaan, menempatkan pertahanan sebagai tujuan bernegara yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini tujuan nasional,” kata Prabowo di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (3/8/23).

Lebih lanjut, Prabowo juga melakukan evaluasi dan merekomendasikan KKIP untuk kesepakatan pembelian alutsista. Langkah tersebut dilakukan agar setiap pembelian itu menguntungkan Indonesia dalam semua aspek. 

“Hal ini agar menjamin Indonesia diuntungkan dari segala aspek dalam setiap kesepakatan pembelian alutsista,” imbuhnya.

Adapun Rapat Pleno 2023 ini bertujuan sebagai persiapan untuk laporan kepada Presiden RI selaku Ketua KKIP pada Sidang KKIP yang akan diselenggarakan pada akhir Tahun 2023. 

Melalui rapat itu, Prabowo juga melakukan dialog interaktif dengan para peserta seperti pelaku Industri pertahanan dan pengguna alutsista maupun pejabat terkait untuk mengetahui kesiapan dan kendala dalam mengimplementasikan arahan-arahan dari Presiden Jokowi.

Turut hadir pada Rapat Pleno KKIP Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Wakasad Letjen TNI Agus Subiyanto, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, serta Wakil Menhan M. Herindra selaku Sekretaris KKIP dan Katimlak KKIP Letjend TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto. [Fhr]