telusur.co.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoiruddin mengaku, mendukung wacana kepala daerah dipilih oleh legislatif. Karena, setiap kontestasi pemilu para calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.

"Kalo PKS setuju untuk pemilihan gubernur di DPRD atau bupati di DPRD tingkat dua," ucap Khoiruddin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (10/1/25).

"Alasannya, tentu untuk meminimalisir cost yg terlalu besar, high cost demokrasi," sambungnya.

Kendati demikian, Khoiruddin mengatakan, tetap menyerahkan kebijakan wacana gubernur dipilih DPRD itu ke pemerintah pusat.

"Namun demikian, ini kan baru pendapat institusi partai untuk bisa dilaksanakan tentu menunggu regulasi pemerintah," ujar Khoiruddin.

Senada disampaikan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Golkar Basri Baco. Menurut dia, high cost politik atau biaya politik yang besar salah satu alasan utama agar gubernur dipilih DPRD.

"Karena dirasakan di beberapa Pilkada sebelum yg kemarin itu cost politik itu terlalu tinggi dan situasi emosional di bawah itu sudah sangat transaksional sekali, yg menang pusing apalagi yg kalah kira kira seperti itu," ungkap Baco.

Politisi Golkar itu pun khawatir jika biaya politik yang besar ini dapat mengganggu psikologis para calon kepala daerah.

"Cost nya terlalu tinggi yg dikhawatirkan akan memanggang psikologis para Gubernur, Bupati, wali kota, yang terpilih. Karena beban biaya yg dikeluarkan terlalu besar dan banyak," tutur Baco.

Selain itu, Baco mengklaim bahwa konstituen di dapil mayoritas mendukung kebijakan tersebut.

"Kalo konstituen saya lebih setuju yg penting calegnya dipilih langsung, yg penting legislatif dipilih langsung, presiden nya dipilih langsung, gubernur wali kota mah udah ada perwakilan namanya DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Nasdem Wibi Andriano menyinggung hal yang sama terkait cost politik yang besar.ss

"Anggaran yang terjadi pada proses politik kan cukup tinggi itu faktanya," kata Wibi.

Namun, Wibi menyerahkan keputusan soal mekanisme gubernur dipilih DPRD itu ke pemerintah pusat.

"Jadi nanti kita hitung bersama kita tunggu progres dari DPR gimna hasilnya kita ikuti," imbuhnya.[Fhr]