telusur.co.id - Desain Survei Lingkungan Belajar (DSLB) dalam Asesmen Nasional (AN), khususunya terhadap Kepala Sekolah dan Guru, yang digelar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset, Teknologi (Kemendikbud Ristek), terkesan tendensius dan bermuatan SARA.

"PPP meminta agar pemerintah dalam hal ini Kemendikbud-ristek RI dalam survei lingkungan belajar tidak memberikan pertanyaan/polling yang bersifat tendensius kepada Kepala Sekolah dan Guru yang menyangkut isu yang sangat sensitif menyangkut SARA," kata anggota Komisi  DPR dari Fraksi PPP, Illiza Sa’aduddin Djamal, dalam keterangannya, Senin (26/7/21).

Illiza mengingatkan, menjadi kewajiban Kemendikbud-risetk untuk memasukkan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan ke-Indonesia-an serta kesepahaman atas kearifan lokal yang ada. Sehingga menciptakan harmoni dalam proses belajar-mengajar.

Ia menyayangkan, adanya variabel dan pertanyaan dari Survei Lingkungan Belajar untuk Kepsek dan Guru yang dibuat oleh Kemendikbud-ristek RI, yang dirasakan bisa menjadi pelunturan atas karakter bangsa. "Kami meminta agar variabel dan pertanyaan tersebut ditarik dan dilakukan koreksi serta evaluasi secara menyeluruh," desaknya.

Illiza menguraikan beberapa pertanyaan mengganjal dan tidak relevan. Diantaranya, laki-laki lebih perlu meraih pendidikan yang tinggi daripada perempuan, Presiden lebih baik dijabat seorang laki-laki daripada perempuan; saya lebih senang mengajar dan membimbing siswa yang berlatar belakang etnis sama dengan saya; dalam penerimaan siswa baru, saya lebih memilih calon siswa yang memiliki latar belakang suku atau etnis mayoritas.

Kemudian, ada juga pertanyaan, guru dari etnis minoritas harus merasa bersyukur jika bisa mengajar di sekolah negeri, dalam pemilihan Kepala Daerah dan Presiden, saya hanya mau mendukung calon yang beragama sama dengan saya. 

Pertanyaan selanjutnya, di organisasi, perempuan lebih baik berperan sebagai pendukung [seperti Wakil atau Sekretaris] daripada menjadi Ketua; Cara berpakaian sesuai aturan agama kelompok mayoritas seharusnya diwajibkan bagi warga sekolah; Orang dari kelompok mayoritas agama lebih berkah menjadi pemimpin politik seperti Bupati/Walikota, Gubernur dan Presiden; Presiden lebih baik dijabat seorang laki-laki daripada perempuan; dan pertanyaan lainnya.

Bagi Illiza, evaluasi terhadap mutu pendidikan haruslah berifat holistik dengan mengedepankan pendidikan karakter yang bercirikan karakter religius, cinta kebersihan dan lingkungan, jujur (dalam kata dan perbutan), peduli serta cinta air. 

Pelaksanaan assessment nasional melalui survei lingkungan belajar, menurut Illiza, adalah terobosan yang baik. Namun ada hal-hal yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. 

"Bahwa lingkungan sekolah agar dapat memecahkan permasalahan perbedaan dengan cara damai dan tidak mencari kambing hitam atas perbedaan tersebut serta berpijak pada kesepahaman atas kearifan lokal yang ada, sehingga karakter menutup diri, mengasingkan diri, saling mencerca atas perbedaan tidak ada dalam lingungan sekolah," tegasnya.

Untuk itu, PPP meminta semangat dari survei lingkungan belajar adalah semangat ke-KITA-an, bukan menganggungkan semangat ke-KAMI-an. 

"Survei lingkungan belajar juga perlu diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan diri Kepala Sekolah dan Guru agar memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam meningkatkan mutu pembelajaran sekolah," tukasnya.[Fhr]